PONTIANAK POST - Ketua DPRD Ketapang, Achmad Sholeh, memimpin rapat kerja Badan Anggaran (Banggar) DPRD bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Ketapang, Selasa (13/10). Rapat tersebut untuk mendengarkan pemaparan awal terkait Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Ketapang 2027.
Sholeh menekankan pentingnya membangun kesamaan pemahaman antara legislatif dan eksekutif dalam menyusun perencanaan anggaran.
"Pembahasan APBD harus dilakukan secara cermat dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah serta kebutuhan pembangunan," kata Sholeh.
Baca Juga: HSN 2026 di Kubu Raya Dibiayai Penuh dari APBD, 1.500 Peserta Bakal Hadiri Peringatan
Dia menjelaskan pencermatan terhadap proyeksi pendapatan perlu menjadi perhatian awal sebelum membahas rencana belanja dan pembiayaan. Langkah tersebut diperlukan agar perencanaan anggaran memiliki dasar yang terukur dan dapat disesuaikan dengan prioritas pembangunan daerah.
Plh. Sekretaris Daerah Ketapang, Donatus Franseda, menyampaikan pemaparan awal mengenai gambaran struktur pendapatan dan belanja daerah. Materi yang disampaikan mencakup perkembangan sejumlah sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD), potensi penerimaan, serta faktor-faktor yang perlu diperhatikan dalam penyusunan APBD 2027.
Selain potensi pendapatan daerah, kepastian transfer dari pemerintah pusat juga menjadi salah satu aspek yang perlu dicermati. Kondisi tersebut penting dalam memperhitungkan kemampuan fiskal daerah sebelum rencana belanja dan prioritas pembangunan dibahas lebih lanjut.
Pemaparan dalam rapat ini masih bersifat awal. Belum ada keputusan akhir mengenai besaran maupun alokasi anggaran APBD 2027. Materi yang disampaikan TAPD menjadi bahan awal bagi Banggar DPRD untuk mencermati kondisi keuangan daerah dalam tahapan pembahasan selanjutnya.
Baca Juga: DPRD Ketapang Usulkan 6 Prioritas Jalan dan Jembatan untuk APBD Kalbar 2027, Ini Daftarnya
"Bagi masyarakat Ketapang, penyusunan APBD merupakan proses penting karena berkaitan dengan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai pembangunan, meningkatkan pelayanan publik, serta mendukung aktivitas ekonomi masyarakat," ungkap Franseda. (afi)
Editor : Miftahul Khair