NGABANG – DPRD Kabupaten Landak menargetkan Raperda Kelembagaan Adat Dayak disahkan menjadi Perda pada 21 Desember mendatang. Hal tersebut diungkapkan Ketua DRPD Kabupaten Landak Heri Saman ditemui usai pembahasan Raperda Kelembagaan Adat Dayak, Rabu (16/12) di Gedung DPRD.
“Semoga rapat pembahasannya bisa rampung, dan terlaksana dengan lancar, sehingga sesuai target pada tanggal 21 Desember 2020 kita sudah bisa membuat persetujuan bersama melalui pendapat akhir fraksi-fraksi terhadap Raperda Kelembagaan Adat Dayak tersebut," ungkap Heri Saman.
Lebih Lanjut, Heri berharap dengan disahkannya Raperda Kelembagaan Adat Dayak ini dapat menata kembali Fungsionaris Adat Dayak di tiap tingkatan.
"Harapannya dengan disahkannya Raperda ini bisa menjadi acuan terutama dalam menata Kelembagaan Adat Dayak di Kabupaten Landak, mulai dari tingkat Binua, Kecamatan sampai Kabupaten. Titik beratnya Raperda ini lebih menata Fungsionaris Ketimanggongan, mengingat kelembagaan ini bersentuhan langsung dengan masyarakat," harapnya.
Ditemui usai paripurna, Heri menyebut bahwa fraksi-fraksi telah menyampaikan jawaban atas pandangan umum tim eksekutif oleh Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bampemperda) DPRD. Ia mengatakan, dalam hal ini Wakil Ketua Bampemperda DPRD Kabupaten Landak, Cahyatanus, menjawab saran dan masukan oleh eksekutif terhadap pandangan umum eksekutif.
Pembahasan Raperda tersebut kembali akan dilanjutkan mereka pada 17 dan 18 Desember mendatang. Dalam rapat gabungan antara tim eksekutif dan legislatif tersebut akan dibahas substansi dari Raperda tersebut.
DPRD sendiri, kemarin menggelar Rapat Paripurna dengan agenda Penyampaian Jawaban Fraksi DPRD Landak atas pandangan umum eksekutif terhadap pidato pengantar Raperda prakarsa DPRD Landak tentang Kelembagaan Adat Dayak di Kabupaten Landak.
Juru bicara Fraksi DPRD Landak Cahyatanus mengatakan, Perda yang mengatur tentang kelembagaan adat Dayak di Kabupaten Landak dirasa perlu untuk dibentuk. Hal itu, menurut dia, guna mendorong kelembagaan adat Dayak agar mampu membangun masyarakat adat Dayak melalui upaya pengembangan adat dan adat istiadat, kebiasaan-kebiasaan, dan menegakkan hukum adat.
Selain itu, adanya Perda ini diharapkan dia dapat mampu meningkatkan partisipasi dari masyarakat dalam pembangunan. “Juga untuk menjunjung pelajaran kelembagaan serta kelangsungan. Untuk meningkatkan adat nasional serta bingkai negara kesatuan republik Indonesia," ungkapnya. (mif) Editor : Super_Admin