Bahas Raperda LKPJ APBD 2020

miftakhair • Dipublikasikan Selasa, 22 Juni 2021 | 12:58 WIB
Banggar DPRD Landak menggelar rapat gabungan, di ruang sidang DPRD Landak, Senin (21/6). Foto Istimewa
Banggar DPRD Landak menggelar rapat gabungan, di ruang sidang DPRD Landak, Senin (21/6). Foto Istimewa
NGABANG – Badan Anggaran DPRD Kabupaten Landak bersama Tim Anggaran pemerintah Daerah (TAPD) menggelar rapat gabungan untuk membahas raperda pertanggung jawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2020, di ruang sidang gedung DPRD Landak, Senin (21/6).

Ketua DPRD Landak Heri Saman mengatakan rapat gabungan kali ini yaitu antara Banggar DPRD dan TAPD, dalam membahas raperda pertanggungjawaban APBD tahun anggaran 2020. Ia mengatakan, Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK sudah diterima oleh pemerintah kabupaten landak tahun ini mendapatkan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang ke-8 kalinya.

“Selanjutnya DPRD bersama pemerintah membahas raperda Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2020,” kata Heri di Ngabang, Senin.

Dalam pembahasan tersebut, kata dia disandingkan data dengan hasil audit BPK, baik itu struktur raperda yang disampaikan oleh pemerintah kepada DPRD. Hal tersebut lalu dibahas dalam Badan Anggaran yaitu komponen pendapatan dan belanja.

“Dari struktur anggaran untuk APBD 2020 yang terealisasi yaitu sebesar 99,77% ini merupakan kemajuan yang luar biasa karena hampir tercapai 100% dari target pendapatan yang dituangkan dalam APBD tahun anggaran 2020,” katanya.

Sementara Pendapatan Asli Daerah (PAD) Landak 2020 melampaui target Rp 100.295.903.875.23, dan terealisasi sebesar Rp 104.639.964.531.47, atau 104,33 persen. Hal ini menurutnya merupakan pertumbuhan yang positif bagi sektor PAD di Kabupaten Landak.

“Kami mengapresiasi kinerja dari Pemerintah Kabupaten Landak Bupati Landak serta seluruh jajarannya jadi bisa mencapai target sehingga kinerja ini bisa dipertahankan dan di tingkatkan,” ujar Heri Saman.

Selanjutnya, pendapatan transfer dari dana perimbangan pemerintah pusat ini terealisasi sebesar 100,16 persen dan sudah diaudit oleh BPK. Ia mengatakan, juga sudah disepakati menjadi pendapatan dan komponen belanja terealisasi sebesar 95,17 persen.

“Dan ini merupakan suatu yang bagus dari segi belanja, dan SILPA yang kita sepakati bersama antara Banggar DPRD dan TAPD landak yaitu sebesar Rp 66.252.582.608.80, dan ini kita laporkan pada fraksi-fraksi dan nanti pada hari Kamis kita akan mengadakan rapat Paripurna penyampaian pendapat akhir fraksi-fraksi untuk pengesahan raperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2020," papar Heri Saman.

Ia berharap dalam waktu dekat raperda itu bisa segera disahkan. DPRD Landak pun dapat beranjak untuk membahas APBD perubahan dan anggaran tahun 2021. “Kita harapkan ini segera selesai. Tinggal kita bahas APBD perubahan 2021 ini,” tutupnya.

Sementara itu Sekretaris Daerah (Sekda) Landak yang juga Ketua TAPD Landak, Vinsensius mengatakan rapat gabungan badan anggaran DPRD Kabupaten Landak bersama TAPD Kabupaten Landak membahas raperda tentang pertanggung jawaban Pelaksanaan APBD Landak TA 2020.

"Tadi pembahasan makro, sudah diterima semua dan memang begitu aturan dan alurnya. LKPJ nya di terima dan pembahasannya juga diterima, sesuai dengan hasil pemeriksaan BPK, tidak ada yang bisa kita pungkiri lagi bahwa Kabupaten Landak memperoleh predikat WTP yang kedelapan kalinya secara berturut-turut," ungkap Vinsensius.(mif) Editor : Miftahul Khair
DPRD Landak landak