Ketiga Raperda tersebut, yakni Perubahan atas eraturan daerah kabupaten landak nomor 4 tahun 2011 tentang pajak daerah, Perubahan atas peraturan daerah kabupaten landak nomor 6 tahun 2011 tentang pajak sarang burung walet dan Perusahaan umum daerah air minum Tirta landak.
Ketua DPRD Landak Heri Saman mengatakan tujuh fraksi DPRD Landak sudah menyampaikan pandangan umumnya bahwa Raperda ini bisa dilanjutkan pembahasannya. Adapun saran dan masukan terhadap Raperda ini juga sudah disampaikan oleh fraksi-fraksi.
"Pembahasan akan dilanjut besok yaitu jawaban Bupati Landak atas pandangan umum fraksi-fraksi ini. Jadi intinya fraksi-fraksi menyatakan dapat dilanjutkan pembahasannya dan ini merupakan target kita untuk segera kita bahas," ungkap Heri Saman di ruang rapat.
Sementara itu, Wakil Bupati Landak Herculanus Heriadi mengatakan bahwa dari tujuh fraksi-fraksi DPRD Landak dapat menerima untuk dilakukan pembahasan, sehingga pada Rabu akan dijawab oleh pihak Eksekutif.
"Intinya dari 3 Raperda tersebut, 2 Raperda nomor 4 dan 6 atas peraturan daerah tahun 2011 tentunya kita ingin melakukan penyesuaian, mengingat ini sudah tahun 2021 yang mana sudah hampir berjalan 10 tahun, maka kita mesti melakukan penyesuaian," kata Wabup.
Sementara terkait dengan perubahan Perumda air minum Tirta Landak, juga ada penyesuaian yang harus Pemkab lakukan. Ketika ingin mendapatkan pendapatan asli daerah, kata dia, tentu pemerintah juga mesti melayani masyarakat, sehingga masyarakat merasa nyaman dan puas terhadap pelayanan air minum.
"Begitu dengan perubahan Perda nomor 4 tahun 2011, dalam konsidi pandemi seperti ini, terutama masalah hiburan perlu ditinjau ulang, karena kita menyesuaikan mengingat masih dalam situasi pandemi. Termasuk pajak burung walet, akan dilakukan penyesuaian juga, apakah pengusaha burung walet ini sudah memiliki ijin usaha, ketika memiliki ijin usaha maka berkewajiban untuk membayar pajak daerah, yang artinya dapat meningkatkan pendapatan asli daerah," papar Heriadi.(mif) Editor : admin2