PONTIANAK - Penjabat Gubernur Kalimantan Barat, Harisson, melantik 32 pejabat fungsional di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat pada Jumat (27/12). Upacara pelantikan yang berlangsung di Balai Petitih, Kantor Gubernur Kalbar ini turut dihadiri oleh Pejabat Sekretaris Daerah Kalbar, Mohammad Bari. Dalam sambutannya, Harisson menegaskan bahwa pelantikan ini merupakan bagian dari upaya membangun aparatur sipil negara (ASN) yang profesional dan berintegritas. Ia menyebut, proses ini penting untuk menciptakan ASN yang memiliki kinerja tinggi serta memegang teguh nilai dasar ASN.
Menurutnya, ASN harus mampu memenuhi kebutuhan organisasi sekaligus menjadi teladan di lingkungan kerja. “Maka pembinaan jabatan fungsional harus dilakukan secara komprehensif dan simultan dalam rangka optimalisasi manajemen ASN yang dimulai dari perencanaan sampai dengan pemberhentian,” katanya saat menyampaikan sambutan.
Harisson juga menjelaskan bahwa jabatan fungsional kini lebih lincah karena tugas-tugasnya tidak lagi bergantung pada daftar butir kegiatan, tetapi berdasarkan penugasan dari atasan atau unit kerja lain. Fleksibilitas ini, kata Harisson, harus diiringi dengan tanggung jawab dan profesionalisme tinggi.
Selain itu, ia menekankan bahwa jabatan fungsional menawarkan peluang karir yang jelas dengan jenjang dan pangkat puncak yang dapat dicapai selama kebutuhan jabatan tersebut tersedia. Tidak hanya itu, penghargaan berupa tunjangan untuk pejabat fungsional juga tergolong tinggi, bahkan sering kali melampaui tunjangan jabatan struktural.
“Dari aspek penghargaan, jabatan fungsional mendapatkan tunjangan yang cukup dan kelas jabatan tinggi bahkan kadang melebihi jabatan struktural,” ujarnya.
Harisson berpesan kepada pejabat fungsional yang dilantik untuk menjalankan tugas dengan dedikasi dan integritas, serta mendukung pencapaian target kinerja organisasi.
Ia juga meminta mereka untuk menjadi pegawai yang profesional, memiliki etos kerja tinggi, dan mampu menghindari berbagai bentuk penyimpangan yang dapat merugikan organisasi.
Ia juga mengingatkan Kepala Perangkat Daerah dan Biro untuk serius dalam membina, mengarahkan, dan mengawasi tugas serta disiplin ASN, termasuk pejabat fungsional di lingkungan unit kerja masing-masing.
Harisson menegaskan bahwa pembinaan terhadap jabatan fungsional harus dilakukan secara komprehensif mulai dari perencanaan hingga pemberhentian untuk memastikan optimalisasi manajemen ASN.
“Kepada Kepala Perangkat Daerah dan Biro untuk membina, mengarahkan dan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan juga terhadap disiplin seluruh ASN termasuk pejabat fungsional di lingkungan Unit Kerja masing-masing,” pungkasnya. (mse)
Editor : A'an