PONTIANAK POST — Sekolah berpotensi memiliki fungsi tambahan saat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) melanda: menjadi ruang perlindungan bagi siswa dan masyarakat dari paparan kabut asap. Fasilitas ini dapat disiapkan dengan desain ruang yang membatasi masuknya udara tercemar, alat penyaring partikel, serta perlengkapan pemantauan kualitas udara.
Gagasan tersebut sejalan dengan usulan Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Charles Honoris agar pemerintah memanfaatkan sekolah dan kantor pemerintahan sebagai clean air shelters atau ruang perlindungan udara bersih bagi masyarakat terdampak karhutla.
Charles mengatakan fasilitas publik yang telah tersedia dapat dilengkapi penyaring udara berpartikel efisiensi tinggi atau high-efficiency particulate air (HEPA). Langkah ini dinilai penting untuk mengurangi paparan asap berbahaya selama kebakaran belum tertangani.
“Kita tidak bisa hanya mengobati masyarakat yang sakit, sementara mereka masih terus terpapar asap berbahaya. Saya mendesak pemerintah pusat dan daerah segera memperbanyak clean air shelters,” katanya dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Jumat.
Menurut Charles, asap karhutla dapat masuk ke dalam rumah melalui celah pintu, jendela, dan ventilasi. Karena itu, berada di dalam ruangan belum tentu memberikan perlindungan memadai jika udara tercemar tetap masuk.
Ia meminta pemerintah pusat dan daerah memanfaatkan bangunan publik yang tersedia tanpa harus menunggu pembangunan gedung baru. Fasilitas tersebut terutama dibutuhkan kelompok rentan, seperti balita, ibu hamil, lansia, dan warga dengan penyakit pernapasan.
Desain Sekolah Perlu Disesuaikan
Penerapan ruang udara bersih tidak cukup hanya dengan memasang alat penyaring udara. Sekolah yang disiapkan sebagai tempat perlindungan perlu memiliki ruang tertutup yang dapat membatasi masuknya asap dari luar.
Pintu, jendela, dan celah bangunan perlu diperiksa agar kebocoran udara dapat dikurangi. Ventilasi juga perlu dikelola secara tepat ketika kualitas udara luar memburuk, tanpa mengabaikan kebutuhan sirkulasi udara dan keselamatan penghuni.
Penyaring udara HEPA dapat membantu mengurangi partikel halus di dalam ruangan jika kapasitas alat sesuai dengan luas ruang dan jumlah orang yang berada di dalamnya. Perangkat harus dirawat, filternya diganti sesuai kebutuhan, dan pengoperasiannya dipantau secara berkala.
Ruang perlindungan juga sebaiknya dipilih berdasarkan aksesibilitas, kapasitas, ketersediaan listrik, sanitasi, air minum, serta kemudahan dijangkau warga. Sekolah yang digunakan untuk fungsi tersebut perlu memiliki pengaturan agar kegiatan perlindungan masyarakat tidak mengganggu proses belajar ketika sekolah kembali dibuka.
Perlengkapan Dasar Ruang Udara Bersih
Pemerintah daerah dapat memulai dari inventarisasi sekolah dan kantor pemerintahan yang paling memungkinkan dijadikan ruang perlindungan. Kebutuhan perlengkapan selanjutnya disesuaikan dengan ukuran ruangan, jumlah pengguna, serta tingkat pencemaran udara setempat.
| Perlengkapan | Fungsi |
|---|---|
| Penyaring udara HEPA | Mengurangi partikel halus di udara dalam ruangan |
| Alat pemantau PM2.5 | Membantu memantau konsentrasi partikel halus di dalam ruang |
| Penyegel celah pintu dan jendela | Mengurangi masuknya asap dari luar |
| Termometer dan alat pemantau kelembapan | Membantu memastikan ruang tetap nyaman dan aman digunakan |
| Air minum dan perlengkapan pertolongan pertama | Mendukung kebutuhan dasar penghuni |
| Masker respirator yang sesuai, seperti N95 atau KN95 | Perlindungan tambahan ketika harus berada di luar ruang; bukan pengganti ruang udara bersih |
| Sumber listrik dan jadwal pemeliharaan | Menjaga alat penyaring dapat beroperasi dan dirawat |
Daftar tersebut merupakan rekomendasi kebutuhan awal, bukan standar resmi yang telah ditetapkan untuk seluruh sekolah. Kapasitas alat penyaring perlu disesuaikan dengan luas ruangan dan jumlah penghuni. Pemantauan PM2.5 juga membantu pengelola menilai apakah kondisi udara di dalam ruang membaik, meskipun tidak menggantikan pemantauan resmi kualitas udara.
Charles turut menekankan pentingnya pemantauan kualitas udara dan pemeliharaan alat penyaring agar fasilitas perlindungan berfungsi optimal.
Kalbar Masuk Wilayah Prioritas Karhutla
Kebutuhan ruang udara bersih menjadi relevan bagi Kalbar karena provinsi ini termasuk enam wilayah prioritas penanganan karhutla yang dilaporkan pemerintah pada 12 Oktober 2026. Lima provinsi lainnya adalah Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Sumatera Selatan, Jambi, dan Riau.
Dalam laporan kepada Presiden Prabowo Subianto, BNPB menyebut sekitar 639,23 hektare lahan yang terbakar di enam provinsi tersebut masih dalam proses pemadaman. Kalimantan Tengah dan Sumatera Selatan menjadi fokus utama, termasuk kebakaran seluas 513,89 hektare yang dilaporkan terjadi di kawasan Taman Nasional Tanjung Puting.
Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menyampaikan pemerintah mengerahkan 60.177 personel gabungan untuk mendukung operasi pemadaman darat. Penanganan juga dilakukan melalui helikopter pengebom air dan operasi modifikasi cuaca.
Dalam laporan yang sama, kondisi karhutla di Kalbar, Riau, Jambi, dan Kalimantan Selatan disebut menunjukkan perkembangan lebih baik dibandingkan wilayah yang masih menjadi fokus utama penanganan. Namun, perkembangan pemadaman tidak dengan sendirinya memastikan udara di seluruh wilayah telah aman bagi masyarakat.
Karena itu, penentuan sekolah yang dapat digunakan sebagai ruang udara bersih perlu mempertimbangkan data kualitas udara setempat, bukan hanya luas lahan yang terbakar atau jumlah titik panas.
Perlindungan Kesehatan Tak Harus Menunggu Api Padam
Ruang udara bersih dapat menjadi salah satu langkah perlindungan sementara selama karhutla berlangsung. Fasilitas ini tidak menggantikan pemadaman, pencegahan kebakaran, pelayanan kesehatan, atau keputusan PJJ, tetapi dapat membantu warga mengurangi paparan ketika udara luar tercemar.
Pemerintah daerah perlu menetapkan lokasi, kapasitas, jam layanan, petugas pengelola, serta prosedur penggunaan ruang. Informasi mengenai lokasi dan kondisi udara di dalam ruangan juga perlu disampaikan kepada masyarakat agar warga mengetahui tempat yang dapat dituju ketika asap memburuk.
Sekolah yang difungsikan sebagai tempat perlindungan harus tetap memenuhi persyaratan keselamatan bangunan dan memiliki rencana evakuasi. Pengelola juga perlu mencegah ruangan menjadi terlalu padat karena banyaknya warga yang mencari udara lebih bersih.
Usulan ini membuka peluang bagi pemerintah daerah di Kalbar untuk menyiapkan perlindungan kesehatan yang lebih terukur. Tantangannya bukan semata-mata menyediakan alat, melainkan memastikan ruang yang dipilih benar-benar mampu mengurangi paparan asap, mudah dijangkau masyarakat, dan siap digunakan ketika kualitas udara memburuk.
Editor : Aristono Edi Kiswantoro