PONTIANAK POST — Penegakan hukum kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan Barat memasuki tahap penting, mulai dari sanksi administratif hingga penghitungan potensi denda dan penelusuran pemilik manfaat perusahaan (beneficial owner). Pemerintah Provinsi Kalbar masih menghitung luas kerusakan hutan, sementara Kementerian Kehutanan telah menjatuhkan sanksi administratif kepada sembilan perusahaan yang areal konsesinya terdampak karhutla.
Di sisi lain, data Bareskrim Polri per 13 Oktober 2026 mencatat Polda Kalbar menangani 33 laporan kasus karhutla yang melibatkan korporasi. Dari sembilan tersangka dalam perkara korporasi yang tercatat secara nasional, tujuh orang berasal dari Kalbar.
Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Kalbar Adi Yani mengatakan, penghitungan kerusakan masih berlangsung. Hasilnya akan menjadi dasar untuk menentukan luas area terdampak dan potensi denda sesuai ketentuan hukum.
“Penghitungan tersebut membutuhkan bukti dan perhitungan yang memadai, termasuk keterangan ahli untuk memastikan luas area terdampak serta dasar pengenaan denda sesuai ketentuan yang berlaku,” kata Adi Yani di Pontianak, Senin (19/10).
Penelusuran Pemilik Manfaat Perusahaan
Penegakan hukum karhutla tidak hanya menyangkut pemegang izin atau badan usaha yang arealnya terbakar. Kementerian Kehutanan juga menyatakan penanganan perkara dapat dikembangkan untuk menelusuri pihak yang bertanggung jawab, termasuk kemungkinan keterlibatan pemilik manfaat (beneficial owner).
Pemilik manfaat merupakan orang yang pada akhirnya memiliki, mengendalikan, atau memperoleh manfaat dari suatu badan usaha, meskipun namanya belum tentu tercatat sebagai pemegang saham langsung.
Penelusuran ini relevan untuk mengungkap struktur kepemilikan dan pengendalian perusahaan, terutama jika terdapat beberapa lapisan badan usaha. Namun, status sebagai pemilik manfaat tidak dengan sendirinya membuktikan keterlibatan seseorang dalam tindak pidana karhutla.
Keterbukaan informasi pemilik manfaat dapat membantu penegak hukum mengidentifikasi pihak yang mengendalikan kegiatan usaha. Meski demikian, pertanggungjawaban pidana tetap harus dibuktikan melalui proses hukum berdasarkan peran, tindakan, dan alat bukti yang sah.
Sembilan Perusahaan di Kalbar Dikenai Sanksi
Kementerian Kehutanan menjatuhkan sanksi administratif kepada 32 perusahaan di tujuh provinsi yang areal konsesinya terdampak karhutla. Total luas areal terbakar yang terkait dengan penjatuhan sanksi tersebut mencapai 12.926,74 hektare.
Direktur Jenderal Penegakan Hukum Kehutanan Kementerian Kehutanan Dwi Januanto Nugroho mengatakan, sanksi diberikan untuk memastikan pemegang izin memenuhi kewajiban perlindungan hutan dan pencegahan kebakaran di areal konsesi.
Dari 32 perusahaan tersebut, sebanyak 19 perusahaan dikenai pembekuan izin disertai paksaan pemulihan ekosistem pada areal terbakar seluas 9.546,42 hektare. Delapan subjek hukum lainnya dikenai paksaan pemulihan ekosistem pada area seluas 2.211,19 hektare, sedangkan lima subjek hukum dicabut izinnya.
Sembilan perusahaan di Kalbar yang masuk daftar penerima sanksi ialah:
-
PT MRU
-
PT WE
-
PT HKI
-
PT MPM
-
PT MPK
-
PT DAS
-
PT WSP
-
PT FI
-
PT WLJ
Sanksi administratif menjadi salah satu instrumen untuk mendorong pemulihan lingkungan dan memastikan kewajiban pemegang izin dijalankan. Pemerintah juga membuka kemungkinan menuntut ganti rugi atas kerusakan hutan apabila hasil pemeriksaan menunjukkan adanya dasar pertanggungjawaban sesuai peraturan perundang-undangan.
Pemprov Kalbar Masih Menghitung Potensi Denda
DLHK Kalbar belum mengumumkan luas kerusakan hutan yang menjadi dasar penghitungan maupun nilai denda yang berpotensi dikenakan. Pemerintah masih memerlukan data lapangan, bukti pendukung, dan keterangan ahli untuk menyusun perhitungan tersebut.
Adi Yani menyampaikan perkembangan itu setelah bertemu dengan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) bersama sejumlah organisasi perangkat daerah. Pertemuan membahas penanganan karhutla oleh pemerintah daerah dan dampaknya terhadap masyarakat, termasuk kesehatan.
Pemerintah daerah juga menyampaikan data dampak karhutla yang dihimpun sejumlah pihak, termasuk TNI dan Polri. Gubernur Kalbar, menurut Adi Yani, sedang memproses laporan kepada Kementerian Dalam Negeri mengenai upaya penanggulangan karhutla yang telah dilakukan pemerintah daerah.
Penghitungan kerusakan penting untuk menentukan langkah pemulihan dan kemungkinan tuntutan ganti rugi. Namun, luas area terbakar tidak otomatis sama dengan nilai kerugian lingkungan karena penghitungan juga harus mempertimbangkan kondisi ekosistem, tingkat kerusakan, dan dasar hukum yang berlaku.
Polda Kalbar Tangani 33 Laporan Korporasi
Penegakan hukum pidana juga berjalan. Hingga 13 Oktober 2026, Bareskrim Polri mencatat 98 laporan kasus karhutla yang melibatkan korporasi di sejumlah daerah.
Polda Kalbar menangani 33 laporan, terbanyak dibandingkan polda lainnya. Polda Sumatera Selatan mencatat 17 laporan, Polda Kalimantan Tengah 14 laporan, Polda Kalimantan Selatan 11 laporan, dan Polda Kalimantan Timur tujuh laporan. Sisanya ditangani sejumlah polda lain serta Direktorat Tindak Pidana Tertentu Bareskrim Polri.
Kepala Subdirektorat III Direktorat Tindak Pidana Tertentu Bareskrim Polri Komisaris Besar Polisi Pipit Subiyanto mengatakan, sembilan orang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara karhutla yang melibatkan korporasi hingga 13 Oktober. Tujuh tersangka berasal dari Kalbar, satu dari Kalimantan Tengah, dan satu lainnya dari Kalimantan Selatan.
Sementara itu, dalam perkara karhutla yang melibatkan pelaku perorangan, Polri telah menetapkan 223 tersangka dari 273 laporan polisi yang ditangani di 12 polda. Penyidikan masih berlangsung untuk mengungkap dugaan tindak pidana dan menentukan pihak yang bertanggung jawab berdasarkan alat bukti.
Secara terpisah, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Dudung Abdurachman menyebut Polri telah mengidentifikasi 97 perusahaan yang diduga terkait kasus pembakaran hutan dan lahan di sejumlah wilayah, termasuk Kalimantan dan Sumatera.
Identifikasi tersebut masih perlu ditindaklanjuti melalui proses hukum untuk memastikan pertanggungjawaban setiap pihak. Status perusahaan yang sedang diperiksa, dikenai sanksi administratif, atau masuk dalam laporan polisi harus dibedakan dari status tersangka maupun pihak yang telah dinyatakan bersalah melalui putusan pengadilan.
Dari Sanksi Menuju Pemulihan dan Pertanggungjawaban
Penanganan karhutla mencakup beberapa jalur yang dapat berjalan sesuai ketentuan dan hasil pemeriksaan masing-masing perkara.
Pertama, sanksi administratif, seperti pembekuan atau pencabutan izin dan paksaan pemulihan ekosistem. Kedua, proses pidana melalui penyelidikan, penyidikan, penetapan tersangka berdasarkan alat bukti, hingga pelimpahan perkara untuk proses hukum lanjutan.
Ketiga, pemerintah dapat mengupayakan ganti rugi atas kerusakan lingkungan apabila terdapat dasar pertanggungjawaban yang sah. Ketiga jalur tersebut memiliki tujuan dan mekanisme berbeda sehingga tidak boleh diperlakukan sebagai satu jenis sanksi.
Bagi masyarakat Kalbar, keberhasilan penegakan hukum tidak hanya diukur dari jumlah perusahaan yang dikenai sanksi atau orang yang ditetapkan sebagai tersangka. Hasilnya juga perlu terlihat dalam pemulihan ekosistem, pencegahan kebakaran berulang, dan berkurangnya dampak asap terhadap kesehatan serta kehidupan warga.
Penelusuran pemilik manfaat dapat menjadi bagian penting dalam memastikan siapa yang berada di balik pengendalian badan usaha. Namun, langkah tersebut harus disertai bukti yang kuat, proses hukum yang transparan, dan kejelasan tanggung jawab setiap pihak.
KARHUTLA KALBAR: DARI SANKSI KE DENDA
-
9 perusahaan di Kalbar dikenai sanksi administratif.
-
33 laporan kasus korporasi ditangani Polda Kalbar.
-
7 tersangka dalam perkara karhutla korporasi berasal dari Kalbar.
-
Penghitungan kerusakan dan potensi denda masih berlangsung.
-
Penelusuran beneficial owner perlu memperjelas kepemilikan, pengendalian, dan pertanggungjawaban sesuai bukti.
Editor : Aristono Edi Kiswantoro