PONTIANAK POST – Pembenahan kepolisian tidak cukup dilakukan melalui penegakan hukum. Kedekatan dengan masyarakat, kemudahan pelayanan, dan keberanian menindak anggota yang menyalahgunakan kewenangan juga menjadi ukuran kepercayaan publik terhadap Polri.
Semangat tersebut mengemuka dalam kegiatan Kumpul Bersama Masyarakat yang digelar Polda Kalimantan Barat (Kalbar) di Kopi Koe, Jalan Sungai Raya Dalam, Rabu (18/11). Kegiatan ini merupakan bagian dari dukungan terhadap Program Prioritas Kapolri Jenderal Pol Suyudi Ario Seto bertajuk 100 Hari Polisi Bersama Masyarakat.
Wakapolda Kalbar Brigjen Pol Hindarsono memimpin kegiatan yang mempertemukan kepolisian dengan berbagai elemen masyarakat. Hadir mendampingi, Dirbinmas Polda Kalbar Kombes Pol Juda Trisno Tampubolon, Kasubdit Kamsel, Kasubdit Binpolmas, serta sejumlah pejabat utama Polda Kalbar.
Pertemuan tersebut melibatkan perwakilan organisasi kemasyarakatan, komunitas ambulans, pengemudi ojek daring, komunitas otomotif, dan sejumlah tamu undangan.
Hindarsono mengatakan, kegiatan tersebut bukan sekadar ajang silaturahmi, melainkan ruang komunikasi dan dialog terbuka antara kepolisian dengan masyarakat. Melalui pertemuan langsung, berbagai persoalan di lapangan diharapkan dapat disampaikan dan dicarikan solusi bersama.
Pendekatan tersebut sejalan dengan arah kepemimpinan Kapolri Suyudi yang mengusung doktrin Polisi Bersama Masyarakat. Dalam pemaparan program kerjanya di Komisi III DPR RI pada 1 Oktober 2026, Suyudi menempatkan peningkatan pelayanan publik, penegakan hukum yang adil, penguatan pengawasan, serta kedekatan dengan masyarakat sebagai agenda pembenahan Polri.
Program 100 hari tersebut dibagi dalam tiga tahapan. Pada 30 hari pertama, Polri melakukan pemetaan kondisi aktual dan membangun data dasar. Hari ke-31 hingga ke-60 diarahkan untuk menguji perbaikan, sedangkan hari ke-61 sampai ke-100 digunakan untuk memperlihatkan hasil sekaligus mengoreksi kekurangan.
Enam prioritas yang dipaparkan Suyudi mencakup penguatan kelembagaan, pembinaan sumber daya manusia, peningkatan pelayanan publik, penegakan hukum, pengawasan, dan akuntabilitas anggaran.
Di Kalbar, pendekatan tersebut diterjemahkan melalui komunikasi langsung dengan komunitas yang setiap hari bersentuhan dengan aktivitas masyarakat. Salah satu persoalan yang menjadi perhatian adalah penggunaan sirine dan lampu isyarat oleh ambulans.
Hindarsono mengingatkan komunitas ambulans agar menggunakan sirine dan lampu isyarat sesuai ketentuan. Ambulans yang sedang menjalankan tugas membawa pasien dalam keadaan darurat harus memperoleh prioritas di jalan raya. Namun, fasilitas tersebut tidak boleh digunakan secara sembarangan.
Penggunaan sirine dan lampu isyarat yang tidak sesuai peruntukan justru berpotensi membahayakan pengguna jalan lain. Karena itu, pengemudi ambulans diminta memahami ketentuan serta mengutamakan keselamatan ketika menjalankan tugas kemanusiaan.
Kepada pengemudi ojek daring, Wakapolda mengingatkan pentingnya disiplin berlalu lintas. Pengemudi diminta menggunakan helm berstandar SNI, melengkapi dokumen kendaraan, serta mematuhi rambu dan aturan lalu lintas.
Perhatian terhadap kelompok pengemudi tersebut dinilai penting karena mereka menjadi bagian dari aktivitas transportasi perkotaan yang memiliki intensitas tinggi di jalan raya.
Pelayanan SIM Tanpa Calo
Selain keselamatan berlalu lintas, pelayanan publik menjadi salah satu persoalan yang dibicarakan. Polda Kalbar membuka ruang komunikasi untuk memfasilitasi pengurusan Surat Izin Mengemudi (SIM) secara kolektif melalui prosedur resmi.
Fasilitasi tersebut diharapkan memudahkan masyarakat memperoleh informasi dan mengakses pelayanan kepolisian tanpa harus bergantung kepada perantara. Seluruh proses tetap mengikuti persyaratan dan mekanisme penerbitan SIM yang berlaku.
Upaya tersebut sejalan dengan agenda Kapolri Suyudi yang menempatkan kualitas pelayanan publik sebagai salah satu tolok ukur pembenahan institusi. Pelayanan kepolisian diharapkan semakin mudah diakses, transparan, dan memberikan kepastian kepada masyarakat.
Tidak hanya menuntut masyarakat tertib, Hindarsono juga menegaskan pentingnya pembenahan dari dalam institusi kepolisian. Pengawasan terhadap perilaku personel menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari upaya membangun kepercayaan publik.
Dia menegaskan, Polda Kalbar berkomitmen melakukan pembenahan dan pengawasan internal terhadap seluruh anggota. Personel yang terbukti terlibat penyalahgunaan narkotika, perjudian daring, pinjaman online ilegal, tindakan arogan, maupun penyalahgunaan kewenangan akan ditindak sesuai ketentuan yang berlaku.
"Komitmen Polda Kalbar untuk melakukan pembenahan dan pengawasan internal terhadap seluruh personel. Anggota Polri yang terlibat penyalahgunaan narkotika, perjudian daring, pinjaman online ilegal, tindakan arogan, maupun penyalahgunaan kewenangan akan ditindak sesuai ketentuan yang berlaku," tegas Hindarsono.
Pernyataan tersebut sejalan dengan agenda bersih ke dalam yang menjadi bagian dari percepatan program 100 hari Kapolri. Penguatan pengawasan internal diperlukan agar penegakan hukum tidak hanya berlaku bagi masyarakat, tetapi juga diterapkan secara konsisten terhadap anggota kepolisian.
Dalam program yang dipaparkan Suyudi, keberhasilan Polri tidak semestinya hanya diukur dari banyaknya operasi, perkara, atau kegiatan yang dilaksanakan. Ukuran utamanya adalah keamanan yang dirasakan masyarakat, kemudahan menyampaikan laporan, kecepatan pertolongan, kepastian penanganan perkara, dan perlindungan terhadap korban.
Hindarsono berharap pertemuan tersebut memperkuat komunikasi dan kerja sama antara kepolisian dengan berbagai komunitas. Menurutnya, menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bukan semata-mata tugas polisi, melainkan membutuhkan keterlibatan seluruh elemen masyarakat.
Melalui pendekatan dialogis tersebut, Polda Kalbar berharap masyarakat semakin terbuka menyampaikan persoalan, kritik, maupun masukan terhadap pelayanan kepolisian.
Sebab, kepercayaan publik tidak hanya dibangun melalui kehadiran polisi di tengah masyarakat, tetapi juga melalui kesediaan mendengarkan, memperbaiki pelayanan, dan menindak tegas setiap pelanggaran yang dilakukan anggotanya.
Editor : Aristono Edi Kiswantoro