Oleh: Dwi Kurniadi*
COBA pejamkan mata sebentar. Bayangkan kamu sedang duduk santai di teras rumahmu sendiri. Harusnya, kamu bisa menarik napas panjang, mencium bau tanah sehabis hujan atau segarnya udara pagi. Tapi yang terjadi justru sebaliknya. Begitu kamu menarik napas, dadamu langsung terasa sesak. Udara yang masuk ke hidungmu berbau sangit, seperti bau kayu dan daun kering yang dibakar. Matamu tiba-tiba perih sampai berair. Udara di sekitarmu berubah menjadi putih kelabu.
Bagi kita yang tidak tinggal di sana, mungkin ini cuma sekadar bayangan. Tapi bagi saudara-saudara kita di tanah Kalimantan, ini adalah makanan sehari-hari mereka saat ini. Asap tebal kelabu ini bukan tamu yang sopan. Ia masuk tanpa permisi ke kamar tidur anak-anak kecil. Ia menyusup ke ruang kelas tempat anak-anak mencoba belajar. Ia masuk ke masjid dan tempat ibadah lainnya. Semuanya tertutup kabut asap yang mencekik.
Lalu, pertanyaannya, ke mana negara? Ke mana orang-orang yang kita gaji dari pajak kita untuk mengurus negeri ini? Apakah ada industri sawit di balik kebakaran ini?
Mungkin kamu sering melihat di TV, para pejabat tinggi kita turun ke lapangan. Mereka pakai seragam yang bagus dan rapi, pakai sepatu bot yang bersih, pegang selang air, lalu semprot sana-sini. Jepret! Difoto oleh wartawan. Masuk koran dan media sosial. Di depan kamera mereka bicara dengan tenang, “Kondisi sudah terkendali, api sudah dipadamkan.”
Tapi jujur saja, dari hati yang paling dalam, kita semua tahu itu cuma pura-pura. Itu cuma sandiwara di depan kamera televisi. Api yang membakar tanah seluas itu tidak bisa mati cuma dengan disemprot air satu atau dua jam. Akar masalahnya bukan pada apinya, tapi pada siapa yang sengaja menyalakannya.
Siapa Dalang di Balik Karhutla?
Mungkin ada perusahaan-perusahaan raksasa yang rakus, yang sengaja mengeringkan tanah rawa gambut dan membakarnya supaya bisa menanam sawit dengan modal yang sangat murah. Tapi anehnya, hukum di negara kita mendadak buta. Pejabat kita mendadak bisu kalau berhadapan dengan bos-bos pengusaha kaya raya yang punya lahan ribuan hektare itu. Rakyat kecil yang bakar sampah sembarangan bisa langsung ditangkap, tapi perusahaan raksasa yang membakar pulau dibiarkan tidur nyenyak di ruangan ber-AC.
Yang membuat hati ini makin perih adalah kelakuan para petinggi di daerah Kalimantan. Di tengah warga Kalimantan yang batuk-batuk sampai dadanya sakit karena susah bernapas, para pejabat ini malah asyik berlibur ke luar negeri. Bagaimana mungkin mereka bisa dengan bangga pamer mau bikin kota paling hijau sedunia, sementara hutan asli ciptaan Tuhan yang ada di sebelahnya justru dibiarkan hangus jadi arang?
Ini sama saja seperti seorang bapak yang sibuk pamer beli mobil mewah ke tetangga, padahal di dalam rumahnya, anak istrinya sedang menangis karena tidak punya beras untuk dimakan. Rasanya sangat tidak masuk akal. Buat apa merayakan kota impian masa depan, kalau tiang-tiangnya dibangun di atas tanah tempat rakyatnya merintih kesakitan minta udara bersih? Lalu, kenapa masalah sebesar ini seolah cepat sekali dilupakan? Kenapa orang-orang tidak banyak yang marah besar? Jawabannya gampang: perhatian kita sengaja dialihkan oleh mereka.
Isu yang Sengaja Dibelokkan
Setiap kali asap di Kalimantan makin parah dan orang-orang mulai berteriak minta tolong di media sosial, tiba-tiba saja di Jakarta muncul “keributan” baru. Di tengah pekatnya kabut asap yang menyesakkan dada warga akibat hangusnya 1,91 juta hektare lahan sepanjang tahun ini, pemerintah justru mempertontonkan ironi keabaian yang menyayat hati.
Meski Kalimantan menjadi wilayah yang paling parah terdampak, pemerintah dengan dingin menolak menetapkan musibah ini sebagai Bencana Nasional karena merasa situasi masih bisa “dikendalikan”. Sikap masa bodoh ini terasa semakin zalim karena di saat yang bersamaan, para petinggi di ibu kota malah sibuk menggelar karpet merah merayakan euforia dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran, memamerkan kebanggaan atas masuknya investasi raksasa senilai Rp3.923 triliun sebagaimana dicatat dalam rilis resmi situs Kementerian Sekretariat Negara RI pada Oktober 2026.
Belum selesai sampai di situ, jeritan warga yang meminta keadilan udara bersih ini pada akhirnya harus tenggelam dengan sendirinya karena energi rakyat kecil tersedot habis untuk memikirkan urusan perut. Rilis data BPS yang mencatat hantaman inflasi pangan hingga 3,23 persen. Alhasil, rakyat bagaikan tawanan di tanahnya sendiri, dicekik oleh udara beracun dari luar dan dicekik oleh mahalnya harga sembako dari dalam, sementara penguasa mereka justru asyik berdansa merayakan angka-angka triliunan rupiah di bawah gemerlap lampu ibu kota.
Waktu dan pikiran negara ini dihabiskan cuma buat mengurus siapa yang berkuasa esok hari. Nasib rakyat miskin di daerah pedalaman yang sedang mati-matian berjuang hanya untuk bisa bernapas dianggap tidak penting. Nyawa orang kecil dianggap tidak ada nilainya kalau dibandingkan dengan sebuah kursi kekuasaan.
Bukan cuma berita politik elit yang dipakai untuk mengalihkan pandangan kita. Kadang, kita sengaja disibukkan dengan hal-hal yang membuat isi kepala kita mau pecah. Tiba-tiba ada berita harga bahan pokok naik, harga bensin naik, atau tarif pajak mau dinaikkan. Kalau sudah begini, kita semua pasti otomatis panik memikirkan isi dompet dan urusan dapur kita sendiri. Belum lagi berita-berita viral soal gosip artis atau orang-orang cari sensasi yang lewat di beranda ponsel kita setiap jam.
Perhatian kita tersedot habis ke sana. Kita jadi sibuk berdebat di kolom komentar soal gosip murahan. Kita sibuk pusing memikirkan cara bertahan hidup sampai akhir bulan. Akhirnya, apa yang terjadi? Kita lupa. Kita lupa kalau di saat yang sama, ada jutaan manusia yang paru-parunya sedang diracuni perlahan-lahan. Berita tentang kebakaran hutan hilang tertiup angin, hilang dari ingatan kita. Itulah yang sebenarnya mereka harapkan. Mereka ingin kita lelah, lupa, dan akhirnya tidak peduli lagi.
Nasib Rakyat Biasa
Di tengah semua sandiwara dan pengalihan berita ini, yang jadi korban paling hancur sudah pasti adalah rakyat biasa. Warga lokal di sana ibaratnya sudah jatuh, tertimpa tangga, lalu diinjak beramai-ramai.
Pertama, tempat mereka mencari makan sudah musnah. Hutan dan sungai yang selama puluhan tahun jadi tempat mereka mencari kayu, mencari ikan, dan menyambung hidup sekarang hancur lebur dirampas keserakahan.
Kedua, negara diam-diam merampas hak mereka yang paling berharga sebagai manusia. Bernapas adalah hak mutlak setiap manusia, pemberian Tuhan sejak kita lahir ke dunia. Menghirup udara segar seharusnya gratis. Tapi sekarang? Negara membiarkan warganya menghirup racun setiap hari. Negara membiarkan anak-anak kecil harus memakai masker kotor hanya untuk bisa bermain di luar rumah. Kalau negara diam saja melihat rakyatnya diperlakukan seperti ini, itu sama saja dengan membunuh warganya pelan-pelan tanpa menggunakan pisau atau senjata.
Oleh karena itu, buat kita semua, anak-anak muda, mahasiswa, dan masyarakat biasa yang masih punya hati, jangan mau diam saja. Jangan mau dibohongi dan dibuat lupa oleh berita-berita viral yang sengaja dilempar ke hadapan kita.
Jangan Diam, Mari Bersuara
Kita tidak bisa cuma duduk manis dan berdoa menunggu hujan turun dari langit untuk memadamkan api. Itu sama saja dengan membiarkan pengusaha jahat tertawa puas karena mereka selalu lolos dari hukuman. Ingat, api yang membakar hutan itu bahan bakarnya bukan cuma kayu kering, tetapi juga sikap cuek dan keabaian para pemimpin kita.
Kita harus berani terus bersuara. Kita harus berani menegur pemerintah yang sedang pura-pura tidur lelap. Coba tanyakan dengan keras ke telinga mereka: buat apa kita mendirikan sebuah negara dan menggaji pemerintah dengan uang pajak kita yang pas-pasan, kalau sekadar menjamin rakyatnya bisa bernapas gratis saja mereka tidak sanggup? Malah sekarang, ada isu tentang pajak digital (digital taxation). Ke manakah arah negeri ini? Mari kita renungkan.**
*Penulis adalah mahasiswa Universitas Muhammadiyah Surakarta.
Editor : Rafael B. Junior