SAMBAS – Raperda Perlindungan dan Pemberdayaan Petani yang merupakan inisiatif DPRD Kabupaten Sambas mulai memasuki babak pembahasan, Selasa (17/10). Anggota DPRD Kabupaten Sambas dari Fraksi Golkar, Chadari Eka Saputra menyampaikan penjelasan atas Raperda dalam Rapat Paripurna di Kantor DPRD Kabupaten Sambas.
Menurutnya, Sambas memerlukan aturan untuk melindungi kaum tani. "Selain menjadi upaya tingkatkan pertanian, rancangan produk hukum daerah ini juga menjadi tindak lanjut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani yang diubah dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023," ujarnya.
Sektor pertanian, sebutnya, memiliki pengaruh terhadap hajat hidup orang banyak dan menjadi bagian untuk mewujudkan kemajuan kesejahteraan umum. “Selama ini, petani sudah memberikan kontribusi nyata bagi kehidupan berbangsa dan bernegara, terutama pada pembangunan ekonomi negara. Atas kondisi itulah, petani perlu dilindungi dan diberdayakan untuk mendukung pemenuhan kebutuhan pangan yang merupakan hak dasar setiap orang,” katanya.
Diharapkan, Raperda ini juga sebagai bentuk apresiasi kepada petani yang merupakan pahlawan pangan. Apalagi saat ini dan kedepan, berbagai bentuk tantangan muncul, mulai dari perubahan iklim, kerentanan terhadap bencana alam, dan risiko usaha, serta sistem pasar yang terkadang tidak berpihak kepada petani.
“Upaya perlindungan dan pemberdayaan petani, akan menjadi pendukung dasar hidup dan mitra utama serta strategis bagi kesejahteraan masyarakat secara terencana, terarah, terpadu dan berkelanjutan,” katanya.
Selain itu, pengusulan Raperda, juga merupakan tindak lanjut dari aturan yang lebih tinggi. “Pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk menetapkan strategi dan kebijakan perlindungan dan pemberdayaan petani,” pungkasnya. (fah)
Editor : A'anSumber : Pontianak Post