Permohonan Abul-Lili Ditolak Bawaslu

Super_Admin • Dipublikasikan Rabu, 4 Maret 2020 | 10:48 WIB
Abul Ainen
Abul Ainen
KETAPANG – Bakal calon Bupati dan Wakil Bupati Ketapang dari jalur perseorangan, Abul Ainen-Maria Magdalena Lili, mengajukan permohonan penyelesaian sengketa pemilihan ke Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Ketapang. Akan tetapi, Bawaslu tidak dapat menerima atau meregister permohonan penyelesaian sengketa pemilihan karena pemohon tidak dapat melengkapi berkas syarat pengajuan penyelesaian sengketa.

Pasangan Abul-Lili tak bisa maju ke Pilkada Ketapang 2020 dari jalur perseorangan lantaran syarat dukungan yang diserahkan ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) Ketapang, kurang. Meski telah diberikan kesempatan untuk menambah kekurangan, namun masih kurang.

Pasangan ini pun gugur dan tidak dapat melanjutkan ke tahap berikutnya. Merasa tidak puas dengan keputusan KPU, pasangan ini mengajukam permohonan penyelesaian sengketa pemilihan ke Bawaslu Ketapang,

Anggota Bawaslu Ketapang, Agnesia Ermi, mengatakan, sebelumnya perwakilan tim bakal calon Bupati dan Wakil Bupati, Abul-Lili, telah menyampaikan pengajuan permohonan penyelesaian sengketa, pada Rabu (26/2) sekitar pukul 21.30 WIB. Sehari sebelumnya, perwakilan tim mendatangi mereka, untuk melakukan konsultasi terkait prosedur pengajuan dan administrasi apa saja yang perlu disiapkan.
"Kita sudah sampaikan kepada mereka terkait syarat-syaratnya.

Di antaranya melakukan mengisian Formulir Pengajuan Permohonan(Formulir PSP-01), dilengkapi fotokopi KTP pemohon serta dokumen alat bukti yang relevan," katanya, kemarin (3/3).
Kordiv Penyelesaian Sengketa ini menjelaskan, saat menyerahkan dokumen pengajuan permohonan, pihaknya langsung melakukan proses verifikasi kelengkapan. Mereka juga memeriksa keabsahan permohonan beserta dengan dokumen pendukung lainnya. Dari hasil verifikasi kelengkapan dan keabsahan berkas, mereka menemukan beberapa kekurangan.

Untuk melengkapi kekurangan tersebut, pihaknya menyarankan untuk memperbaiki dan menambah berkas yang kurang. Di antaranya, mereka meminta agar segera dilengkapi formulir permohonan, untuk ditandatangani bermaterai digandakan sebanyak enam rangkap dan dileges pos. Kemudian mereka juga meminta agar mengubah nama Panitia Pengawas Pemilihan Umum menjadi Badan Pengawas Pemilihan Umum. Selain itu, barang bukti lainnya untuk dileges pos, ditegaskan dia, harus disertai softfile, fotokopian KTP pemohon digandakan enam rangkap dan dileges pos.

Kemudian, mereka juga meminta softcopy permohonan dengan format word, yang disampaikan dalam dua unit penyimpanan data, softcopy permohonan yang telah dibubuhi tandatangan, beserta materai dengan format PDF.

"Saat penyerahan berkas kemarin kami tetap memberikan surat tanda terima pengajuan permohonan dan memberikan kesempatan kepada pemohon untuk melakukan perbaikam dokumen dan berkas pendukung lainnya selama tiga hari setelah dikeluarkannya surat tanda terima pengajuan permohonan," ungkapnya.

Menurutnya, batas akhir perbaikan dan penambahan berkas yang kurang sampai 28 Februari pukul 24.00 WIB. Namun, hingga batas akhir tersebut, Abul-Lili maupun timnya, diakui dia, tidak pernah hadir untuk menyerahkan dokumen perbaikan.

Menyikapi hal tersebut, pihaknya melakukan pleno dan menetapkan status laporan pemohon tidak dapat diterima atau tidak dapat diregister. Pihaknya juga telah menyampaikan hal tersebut melalui surat resmi yang ditujukan langsung kepada bakal calon Abul-Lili.

"Namun, sampai saat ini belum ada tanggapan apapun dari pihak pemohon terkait keputusan yang telah kita keluarkan," pungkasanya. (afi) Editor : Super_Admin
calon bupati ketapang ketapang