Sejumlah kecamatan yang terdampak dari rusaknya jalan akses penghubung ke pusat Kota Ketapang di antaranya Kecamatan Manis Mata, Air Upas, Singkup, Marau, Jelai Hulu dan Kendawangan. Kerusakan jalan ini diperparah dengan semakin marakanya pengutun liar di titik-titik jalan yang rusak parah. Setiap pengendara yang melintas dipungut biaya. Baik kendaraan sepeda motor maupun mobil.
Salah satu pengguna jalan, Safrizal, mengatakan selain sulit dilalui, kondisi jalan yang berlumpur tersebut membuat perjalanan memakan waktu dua kali lebih lama dari biasanya. “Biasannya ke pusat Kota Ketapang kita membutuhkan waktu sekitar lima sampai enam jam,itu normal, kalau cuaca cerah. Namun dengan kondisi sekarang bisa 10 sampai 12 jam,” keluh warga Kecamatan Manis Mata itu, Minggu (3/1).
Terhambatnya akses transportasi utama tersebut juga berdampak pada harga sembako di daerah pedalaman. Harga barang di daerah pedalaman menjadi lebih mahal dari harga normal. “Harga barang, khususnya sembako dan barang lainnya berlipat dari harga normal. Belum lagi seperti ikan tidak dalam keadaan segar, karena medan jalan tempuh yang jauh dan jalan yang dilalui cukup terjal,” ujarnya.
Masyarakat berharap ada perhatian serius dari pemerintah, baik pusat, provinsi dan kabupaten dalam memperbaiki jalan tersebut. “Mudah-mudahan di awal tahun 2021 ini ada perhatian khusus, baik dari pemerintah maupun swasta untuk memperbaiki keadaan ini sehingga pemerataan ekonomi bisa terbangkit dengan adanya akses sarana dan prasarana jalan, harga bahan pokok stabil, ongkos transportasi normal seperti di daerah-daerah lain,” harapanya.
Hal yang sama diungkapkan Muhlis. Warga Kota Ketapang ini mengeluhkan kondisi jalan yang rusak menuju daerah perhuluan Ketapang. “Wajar rusak, karena memang jalannya ditimbun menggunakan tanah kuning. Kalau terkena hujan jadi berlumpur. Belum lagi banyak kendaraan berat yang melintas. Akibatnya jalan mudah hancur,” ungkapnya.
Kondisi jalan yang rusak tersebut dimanfaatkan oleh segelintir orang untuk mengambil keuntungan. Di beberapa titik jalan yang rusak diberlakukan pungutan bagi setiap pengendara yang melintas. “Untuk sepeda motor bayar Rp2 ribu. Sedangkan mobil Rp5 ribu. Tapi ada yang lebih. Ada juga hanya meminta bayaran untuk mobil saja. Kalau tidak mau bayar mereka marah,” ujarnya.
Hal tersebut tentu merugikan masyarakat, khususnya pengendara yang melintas. “Kami tidak punya pilihan selain membayar. Jika tidak mau bayar kami tidak boleh lewat. Di sisi lain mereka merugikan karena menetapkan tarif, tapi di sisi lain mereka membantu, karena mereka memperbaiki jalan yang rusak sehingga kami bisa melintas,” paparnya.
“Kami berharap agar pemerintah bisa bergerak cepat memperbaiki ruas jalan yang rusak parah. Jangan dibiarkan lama seperti ini, karena semakin dibiarkan maka kondisinya akan semakin parah. Selain itu, pengguna jalan juga dirugikan dengan adanya pungutan liar di jalan,” pungkasnya. (afi) Editor : Super_Admin