Bupati Sampaikan Nota Pengantar APBD 2020

Administrator • Dipublikasikan Selasa, 10 September 2019 | 09:00 WIB
NOTA RAPERDA: Bupati Landak menyerahan nota pengantar Raperda APBD 2020 kepada ketua DPRD Landak, Senin (9/9) lalu.MIFTAH/PONTIANAKPOST
NOTA RAPERDA: Bupati Landak menyerahan nota pengantar Raperda APBD 2020 kepada ketua DPRD Landak, Senin (9/9) lalu.MIFTAH/PONTIANAKPOST
NGABANG – Bupati Landak Karolin Margret Natasa menyampaikan nota pengantar Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran 2020 kepada DPRD Landak, Senin (9/9) lalu.

Dalam paripurna tersebut, bupati menyampaikan, pemerintah mempercepat proses penyusunan Rancangan APBD 2020 ini agar bisa dibahas dan ditetapkan lebih awal oleh DPRD periode 2014 2019 yang masa jabatannya akan segera berakhir.

“Jika proses penetapan APBD dilakukan dengan anggota legislatif periode 2019-2024, maka dikawatirkan tenggat waktu penetapan APBD pada akhir November 2019 tidak dapat terpenuhi karena penetapan alat kelengkapan DPRD seperti Pimpinan DPRD, Badan Musyawarah, Komisi, Badan Legislasi, Badan Anggaran Badan Kehormatan; serta proses lainnya yang memerlukan waktu yang cukup lama,” kata Karolin ditemui usai paripurna.

Sambil menunggu pagu definitif dari Pemerintah Pusat mengenai besaran dana transfer, maka secara garis besar pagu indikatif berdasarkan hasil proyeksi Anggaran Pendapatan ditargetkan sebesar Rp 1,254 triliun, yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp 95,975 Miliar yang terdiri dari Hasil Pajak Daerah sebesar Rp 45,509 miliar, Hasil Retribusi Daerah sebesar Rp 2,869 miliar, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan sebesar Rp 4,289 miliar dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp 43,307 miliar.

Selanjutnya dana perimbangan sebesar Rp 1,071 trilyun. Komponen pembentuk Dana Perimbangan tersebut bersumber dari Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak sebesar Rp 29,605 Miliar, DAU sebesar Rp 683,669 Miliar, DAK sebesar Rp 358,316 Miliar.

Pendapatan Daerah lain yang Sah sebesar Rp 87,146 Miliar yang terdiri dari Dana Hibah Rp 56,924 Miliar, serta Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya sebesar Rp 30,221 Miliar.

Sementara itu, anggaran Belanja dialokasikan sebesar Rp 1,390 trilyun yang terdiri dari: Belanja Tidak Langsung sebesar Rp 642,404 miliar dan Belanja Langsung sebesar Rp 747,614 miliar. Sedangkan pembiayaan Dari sisi pembiayaan Struktur Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan terdiri dari Penerimaan Pembiayaan Daerah sebesar Rp 20 miliar dan Pengeluaran Pembiayaan Sebesar Rp 7 miliar.

Ia melanjutkan, untuk urusan wajib pelayanan dasar dialokasikan dana sebesar Rp 908,06 miliar yang meliputi enam jenis urusan yakni, urusan pendidikan, urusan kesehatan, urusan pekerjaan umum dan penataan ruang, urusan perumahan rakyat dan kawasan pemukiman, urusan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat. urusan sosial.

Sementara urusan wajib bukan pelayanan dasar dialokasikan sebesar Rp 89,799 miliar, yang meliputi tujuh belas jenis urusan yakni, urusan tenaga kerja, urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, urusan pangan, urusan pertanahan, urusan lingkungan hidup, urusan administrasi kependudukan dan capil, urusan pemberdayaan masyarakat desa, urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana, urusan perhubungan, urusan komunikasi dan informatika, urusan koperasi, usaha kecil dan menengah, urusan penanaman modal, urusan kepemudaan dan olah raga, urusan statistik, urusan kebudayaan, urusan perpustakaan, urusan kearsipan.

Untuk urusan pilihan dialokasikan sebesar Rp 31,756 miliar, yang meliputi enam jenis urusan yakni, urusan kelautan dan perikanan, urusan pariwisata, urusan pertanian, urusan perdagangan, urusan perindustrian, urusan transmigrasi. Dan urusan pemerintahan fungsi penunjang dialokasikan sebesar Rp 360,403 Miliar, yang meliputi lima jenis urusan yakni, urusan administrasi pemerintahan, urusan pengawasan, urusan perencanaan, urusan keuangan, urusan kepegawaian
Apabila disandingkan antara Anggaran Pendapatan dan Anggaran Belanja dalam Rancangan APBD Kabupaten Landak Tahun Anggaran 2020 ini, maka terdapat defisit sebesar Rp 135,306 miliar. “Sedangkan jika dilihat dari komponen Pembiayaan Daerah, antara Penerimaan Pembiayaan Daerah dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah maka dalam Pembiayaan Netto terdapat surplus sebesar Rp 13 miliar,” katanya. (mif) Editor : Administrator
NGABANG