NGABANG – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Landak membangun komitmen bersama untuk penetapan desa sadar hukum di Kabupaten Landak. Penjabat (Pj) Bupati Landak Samuel pun mendorong kepada tujuh desa terpilih untuk menyiapkan kelengkapan pembentukan desa sadar hukum tersebut.
“Komitmen bersama dalam rangka mewujudkan desa mandiri yang sadar hukum menuju desa anti korupsi dan mewujudkan produk hukum daerah yang partisitatif, anti korupsi, dan ramah HAM,” ungkap Samuel, beberapa waktu lalu.
Pemkab dipastikan dia, mendorong desa yang sudah ditetapkan sebagai desa sadar hokum, supaya nanti segala sesuatu yang berkaitan dengan kaidah-kaidah hukum dan ketentuan perundang-undangan dapat menjadi perhatian bagi desa tersebut.
Dengan adanya desa sadar hukum tersebut, diharapkan dia masyarakat Kabupaten Landak dapat lebih memahami hukum. Selain itu, harapan dia, juga mampu mengimplementasikan peraturan perundang-undangan dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini diharapkan dia akan berdampak positif dalam meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat serta memperkuat ketertiban dan keadilan di daerah tersebut.
“Baik itu dari kepala desa, para perangkat desa, maupun masyarakat desa. Kita berusaha agar penyelenggaraan pemerintahan desa dapat sesuai dengan peraturan perundang-undangan," harap Samuel. (mif)
Editor : A'an