NGABANG – Pemerintah Kabupaten Landak meluncurkan Pedoman pembentukan forum koordinasi dan komunikasi Ormas (Forkomas) pada Kamis (26/10). Pedoman tersebut tertuang pada Peraturan Bupati Landak Nomor 42 Tahun 2023.
Plh Sekretaris Daerah Landak Theresia Limawardani menuturkan kebijakan keterwakilan Perempuan telah diatur dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Permendagri Nomor 36 Tahun 2010 tentang Pedoman Fasilitasi Penyelenggaraan Pendidikan Politik.
Pendidikan politik bagi perempuan menurutnya sangat penting untuk meningkatkan partisipasi politik kaum perempuan untuk lebih berperan dalam pengambilan keputusan pada level eksekutif maupun level legislatif.
“Kontribusi perempuan di sektor politik adalah sebuah keharusan. Karena itu perempuan Indonesia khususnya di Kabupaten Landak harus bergerak bersama melampaui sekat-sekat politik, sosial dan budaya untuk membangun sisterhood (persaudaraan wanita) dalam mewujudkan cita-cita bersama,” ujar Theresia di Ngabang.
Theresia menegaskan bahwa Ormas perempuan juga memiliki kewajiban untuk terus memberikan sosialisasi agar masyarakat utamanya di Kabupaten Landak lebih melek politik. Oleh karenanya, ia mengajak kepada seluruh perwakilan ormas perempuan yang hadir untuk bersama-sama berperan aktif dalam mensukseskan pembangunan daerah.
Ia juga berpesan kepada setiap kader perempuan untuk bisa mewarnai politik di Kabupaten Landak dengan tetap menjaga harga diri, jati diri dan karakter yang bermartabat. Setiap kader harus memberikan kemanfaatan bagi masyarakat.
“Untuk itulah saya meminta warnai partai politik. Jadikan kader-kader perempuan ini kader yang tangguh yang bisa mempengaruhi rakyat karena kapasitas kita dan integritas kita,” harapnya.
Theresia berharap kepada seluruh pihak yang hadir pada kesempatan tersebut untuk memberikan dukungan kepada Forkomas Kabupaten Landak dan dapat memberikan kontribusi positif baigi pembangunan di Kabupaten Landak.
“Terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu, turut berpatisipasi serta mendukung pelaksanaan atas terobosan inovasi dalam proyek perubahan Forkomas Landak yang diikuti oleh Kepala Badan Kesbangpol Kabupaten Landak dalam Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat II di Semarang telah merancanakan, menghasilkan solusi inervensinya yaitu pembuatan Peraturan Bupati Landak tentang Pembentukan Wadah Koordinasi dan Komunikasi Ormas yang akan kita launching,” tutur Theresia.
Inovasi yang dihasilkan ini, sambung Theresia, untuk mewujudkan Landak mandiri dan sebagai tolak ukur penilaian kinerja ASN. Sehingga terciptanya perubahan pada penyelenggaraan pemerintahan itu sendiri serta menghasilkan perencanaan pembangunan bersifat partisipatif.
“Dimana perubahan terjadi sangat cepat, tidak terduga, dipengaruhi oleh banyak faktor yang sulit dikontrol, dan kebenaran serta realitas menjadi sangat subjektif atau di era vuca yang menuntut organisasi pemerintah untuk terus berbenah dan melakukan inovasi di berbagai sektor publik. Nantinya dapat memacu kegiatan investasi di Kabupaten Landak,” tutup Theresia. (mif)
Editor : A'anSumber : Pontianak Post