PONTIANAK POST – Menjelang Hari Jadi ke-254 Kota Pontianak pada 23 Oktober 2025, berbagai program berdampak nyata berhasil menyentuh masyarakat. Di bawah kepemimpinan Wali Kota Pontianak, Edi Rusdi Kamtono, dan Wakil Wali Kota Pontianak, Bahasan, Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak menahkodai jalannya pemerintahan menuju arah yang lebih baik. Rangkaian program tersebut menunjukkan komitmen Pemkot Pontianak dalam memberikan pelayanan publik yang lebih merata, serta kesejahteraan masyarakat yang inklusif.
Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi Kota Pontianak, Drs. Zulkarnain, M.Si mengatakan berbagai sektor menjadi prioritas dalam Program Terbaik Cepat (Quick Win) tahun 2025. "Sektor tersebut meliputi kesehatan, pengendalian inflasi, peningkatan dana operasional RT dan RW, penambahan kuota insentif Guru Ngaji Tradisional serta Petugas Fardhu Kifayah, dukungan terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG), dan kesejahteraan sosial," ucapnya.
Di bidang kesehatan, Pemkot Pontianak terus mempercepat pencapaian Universal Health Coverage (UHC), penanggulangan Tuberkulosis (TB), serta membangun sejumlah Puskesmas dan memberikan bantuan alat operasional bagi Posyandu.
Cakupan UHC Kota Pontianak mencapai 98,03 persen atau meningkat dari 89,61 persen pada tahun sebelumnya. Dari total 690.277 jiwa penduduk, hanya kurang dari 15 ribu warga yang belum tercakup BPJS Kesehatan. Dengan pencapaian ini, warga baru yang mengaktifkan BPJS Kesehatan dapat langsung mengakses fasilitas kesehatan tanpa menunggu 14 hari masa aktif.
Penanggulangan Tuberkulosis (TB) dilakukan lebih proaktif dan masif di seluruh wilayah kota. Sebanyak 3.514 orang ditemukan dengan dugaan TB, 780 kasus baru tercatat, dan 593 pasien dinyatakan sembuh. Program seperti Skrining TB Ketuk 1.000 Pintu, Kelurahan Siaga TB, dan Gerakan Pemberantasan Sarang Nyamuk Bersama di enam kecamatan ditujukan untuk mengeliminasi TB di tahun 2030. Langkah ini juga menumbuhkan kesadaran dan edukasi masyarakat mengenai pentingnya pencegahan serta pengobatan TB. Indonesia sendiri merupakan negara dengan kasus TB tertinggi kedua di dunia.
Menghadapi kondisi ekonomi global yang belum stabil pascapandemi Covid-19, Pemkot Pontianak menjaga daya beli masyarakat dengan mengendalikan inflasi. Sejak April 2025, inflasi Kota Pontianak tercatat 0,73 persen dan menjadi yang terendah di Kalimantan Barat. Kota ini juga menempati peringkat ke-24 daerah dengan inflasi terendah di Indonesia.
"Capaian tersebut merupakan hasil fokus Pemkot pada keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi efektif," ujarnya.
Pemantauan harga dilakukan secara rutin di pasar tradisional, modern, dan gudang distributor bahan pokok. Data harga komoditas juga diperbarui melalui aplikasi Jendela Pontianak Integrasi (JEPIN) sehingga masyarakat dapat memantau harga pangan secara real time.
Pemkot Pontianak menerapkan tiga strategi utama untuk meningkatkan kesejahteraan sosial yakni perlindungan dan jaminan sosial melalui pembaruan data penerima bantuan agar lebih tepat sasaran. Penanganan langsung Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dengan rehabilitasi, pemberian alat bantu, dan layanan khusus. Kemudian peningkatan kemandirian masyarakat melalui pelatihan, fasilitasi lembaga sosial, dan optimalisasi pilar sosial. (*)
Editor : Hanif