PONTIANAK POST - Semangat Reformasi Birokrasi (RB) bukan sekadar jargon bagi Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Barat. Bertempat di Ruang Rapat Muladi, Tim Kesekretariatan Pembangunan Zona Integritas (ZI) menggelar Rapat Persiapan dan Pelaksanaan Rencana Aksi Pemenuhan RKT RB General dan LKE ZI untuk periode B03 Tahun 2026. Senin (2/3).
Langkah strategis ini diambil sebagai bentuk komitmen nyata dalam mewujudkan Zona Integritas menuju predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).
Dalam arahannya, Ketua Pembangunan ZI, Fery Indriawan, menekankan bahwa keberhasilan Reformasi Birokrasi sangat bergantung pada soliditas Tim Pokja 6 Area Perubahan. Rapat ini secara spesifik melakukan pemetaan ulang terhadap penanggung jawab (Person in Charge/PIC) di setiap lini, mulai dari Bagian Tata Usaha dan Umum, Divisi Pelayanan Hukum, hingga Divisi P3H.
"Kita tidak hanya mengejar pemenuhan dokumen secara administratif, tetapi memastikan bahwa setiap indikator dalam Matrik Rencana Kerja Tahunan berdampak langsung pada peningkatan kualitas pelayanan publik," tegas Fery dalam sesi rapat tersebut.
Di sisi lain, Tim Kesekretariatan Pembangunan ZI juga melakukan penyisiran mendalam terhadap data dukung (daduk) yang harus disiapkan agar selaras dengan indikator kegiatan utama. Pembagian tugas PIC yang lebih terperinci bertujuan agar koordinasi lintas tim menjadi lebih responsif dan terbuka, sehingga target kinerja dapat tercapai tepat waktu.
Upaya proaktif Tim Kesekretariatan ini mendapat apresiasi tinggi dari Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Kalbar. Beliau menegaskan bahwa persiapan dini di periode B03 adalah fondasi krusial bagi keberhasilan instansi sepanjang tahun 2026.
"Saya sangat mengapresiasi langkah cepat Tim Kesekretariatan dalam mengonsolidasikan rencana aksi ini. Pembangunan Zona Integritas memerlukan napas panjang dan konsistensi. Dengan koordinasi yang dimulai lebih awal dan terukur, saya optimis Kanwil Kalbar mampu memberikan kontribusi nyata dalam indeks Reformasi Birokrasi nasional," pungkas Jonni Pesta Simamora.
Beliau juga berpesan agar seluruh jajaran menjaga integritas dan tidak menjadikan pemenuhan data dukung sebagai beban, melainkan sebagai standar kerja profesional demi terlaksananya Pelayanan Publik Prima kepada masyarakat di Kalimantan Barat. (*)
Editor : Miftahul Khair