Oleh: Lasarus Jehamat*
Asap selalu datang lebih dulu. Hukum menyusul kemudian. Di Kalimantan, asap dan hukum seolah tak pernah datang bersamaan. Asap lebih dulu masuk ke rumah-rumah dan memenuhi paru-paru warga. Hukum datang belakangan, membawa daftar tersangka dan konferensi pers. Pertanyaannya, mengapa api selalu menemukan jalan untuk kembali?
Setiap kebakaran menambah angka kerusakan, tetapi belum tentu menambah keberanian untuk membongkar akar persoalan. Kita begitu sibuk mencari siapa yang menyalakan api, tetapi jarang bertanya siapa yang membuka jalan bagi api. Izin diterbitkan jauh sebelum kebakaran terjadi, tetapi mengapa pengawasannya justru ramai dibicarakan setelah hutan menjadi abu? Warga menanggung asap, hutan menanggung kerusakan, sementara tanggung jawab masih terus diperdebatkan. Jangan sampai hukum hanya terdengar lantang setelah api selesai menjalankan tugasnya.
Pada 29 Oktober 2026, Bareskrim Polri menetapkan 20 korporasi sebagai tersangka kebakaran hutan dan lahan. Empat bermodal asing, enam belas bermodal dalam negeri. Polisi juga menetapkan 245 tersangka perorangan. Dari 104 laporan perkara korporasi, luas lahan terbakar mencapai 29.168,78 hektare. Khusus 20 korporasi itu, luas area terbakar yang dilaporkan mencapai 19.536 hektare (Bareskrim Polri, 2026). Kementerian Kehutanan kemudian menetapkan dua korporasi lain sebagai tersangka dalam penyidikannya sendiri (Kementerian Kehutanan, 2026).
Pantas negara mendapat apresiasi. Namun, penetapan tersangka bukan putusan bersalah. Api yang ditemukan dalam konsesi juga tidak otomatis membuktikan siapa penyulutnya. Justru karena itu, penyidikan harus sungguh-sungguh. Jangan sampai pengumuman besar berakhir sebagai peristiwa kecil di pengadilan.
Ukuran masalahnya jauh melampaui dua puluh nama. Nusantara Atlas (2026) memetakan sekitar 1,9 juta hektare lahan terdampak api di Indonesia selama Januari–September 2026. Sekitar 684.000 hektare berada di Kalimantan. Kalimantan Barat mencatat sekitar 275.000 hektare dan Kalimantan Tengah 220.000 hektare. Ini luas lahan terdampak, bukan berarti seluruh vegetasinya musnah. Tetapi angka itu cukup untuk membantah anggapan bahwa kebakaran hanya kumpulan kecelakaan kecil.
Ekonomi Politik Kebakaran
Api memang memerlukan bahan bakar. Namun, bahan bakar tidak muncul tanpa sejarah. Hutan dibuka. Gambut dikeringkan. Kanal dibangun. Lahan disiapkan untuk menghasilkan komoditas. Penelitian Wong dkk. (2025) menunjukkan bahwa konversi gambut menurunkan muka air tanah dan kelembapan. Keadaan ini memperbesar kerentanan bentang alam terhadap kekeringan. Cuaca panas memperburuk risiko, tetapi cuaca tidak menandatangani izin.
Pemulihan pun tidak bisa dijadikan alibi. Castro dkk. (2026) menilai 3.840 sekat kanal di Kalimantan Barat dan Tengah. Dalam skenario terbaik yang mereka hitung, pembasahan ulang melalui sekat kanal dapat mencegah hingga 6,4 persen luas terbakar. Artinya, restorasi membantu, tetapi tidak membenarkan pembukaan gambut tanpa kendali. Negara tidak bisa terus menyediakan ember sambil membiarkan sumber api dipelihara.
Di sinilah ekonomi politik kebakaran bermula. Keuntungan dari perubahan lahan dapat dinikmati pihak tertentu. Kerugian dari api dibagikan kepada semua orang. Perusahaan memperoleh hak mengelola ruang. Warga memperoleh udara yang harus dihirup tanpa pilihan. Kita mengenal istilah investasi, tetapi sering lupa menghitung siapa yang membayar biaya sosialnya.
Bukan berarti setiap perusahaan sengaja membakar. Bukan pula berarti petani selalu tidak bersalah. Persoalannya adalah apakah hukum memeriksa seluruh mata rantai keputusan, atau berhenti pada orang yang kebetulan paling dekat dengan api. Resosudarmo, Tacconi, dan Waluyo (2023) menemukan penegakan larangan membakar di tingkat warga menghadapi keterbatasan sumber daya, persoalan legitimasi, dan kebutuhan penghidupan. Menindak petani tanpa memberi pilihan bertani yang layak dapat memindahkan masalah, bukan menyelesaikannya.
Lebih jauh, Sahide dkk. (2026) memperlihatkan ketegangan kebijakan sawit di kawasan hutan; antara produksi, pemulihan ekologi, keadilan sosial, dan kuasa negara atas tanah. Dengan kata lain, negara tidak hanya datang ketika api menyala. Negara sudah hadir jauh sebelumnya, ketika kawasan ditetapkan, izin diterbitkan, pengawasan dirancang, dan pelanggaran dibiarkan atau ditindak. Menyalahkan kemarau lebih mudah daripada memeriksa keputusan sendiri.
Masalah lain menunggu di pengadilan. Astuti dan Fatimah (2024) menunjukkan bagaimana pendapat ahli dalam perkara kebakaran perkebunan dapat diperebutkan dan ditafsirkan untuk membela kepentingan pihak yang berperkara. Ilmu pengetahuan yang mestinya menjelaskan kerusakan bisa berubah menjadi alat mempertengkarkan kenyataan. Asap sudah jelas terlihat. Tetapi di ruang sidang, bahkan asal dan akibatnya dapat diperdebatkan berlarut-larut.
Pengalaman penegakan hukum memberi alasan untuk waspada. Pada 2023, pemerintah melaporkan telah menggugat 22 perusahaan terkait kebakaran. Empat belas perkara telah berkekuatan hukum tetap, dengan nilai putusan sekitar Rp5,6 triliun (KLHK, 2023). Namun, memperoleh putusan dan menerima pembayaran adalah dua pekerjaan berbeda. Kemenangan hukum yang tidak ditindaklanjuti dengan pemulihan menjadi kemenangan di atas kertas. Hutan tetap rusak. Warga tetap menanggung akibat.
Butuh Kepastian Hukum
Bareskrim kini merekomendasikan pencabutan izin 23 korporasi. Rekomendasi bukan pencabutan. Ia masih harus melewati keputusan administratif dan pemeriksaan yang dapat dipertanggungjawabkan. Di sinilah negara diuji: apakah keberaniannya bertahan setelah kamera dimatikan, atau hanya sepanjang umur berita?
Audit izin dan riwayat kebakaran harus dibuka kepada publik; izin yang terbukti melanggar harus ditindak, sementara putusan ganti rugi wajib dieksekusi untuk pemulihan gambut dan perlindungan kesehatan warga. Penegakan hukum juga mesti menyasar pengambil keputusan, tanpa mengorbankan praduga tak bersalah maupun penghidupan petani kecil.
Dua puluh nama boleh menjadi awal. Tetapi keberhasilan negara tidak diukur dari banyaknya nama yang diumumkan. Ia diukur dari berkurangnya api, pulihnya tanah, dan kemampuan rakyat menghirup udara tanpa harus berharap hujan lebih dahulu daripada keadilan.**
*Penulis adalah dosen Sosiologi Fisip Undana Kupang.
Editor : Rafael B. Junior