Oleh: Dr. R. Herlina, MH.,CPM.,CPC.
HAKIKATNYA, perkawinan merupakan ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan wanita yang disatukan sebagai suami istri dengan tujuan terbentuknya keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Menuju gerbang perkawinan perlu persiapan secara baik karena perkawinan bukan untuk sementara waktu, melainkan selamanya sampai ajal menjemput.
Adapun salah satu persiapannya adalah batas minimal usia perkawinan, baik pria maupun wanita, minimal 19 tahun berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (yang sebelumnya mengatur usia pria 19 tahun dan wanita 16 tahun). Perubahan batas usia minimal perkawinan ini merupakan bentuk komitmen negara dalam melindungi anak dari berbagai dampak negatif perkawinan usia dini. Dari sisi perlindungan anak, kebijakan tersebut memberikan kepastian hukum, melindungi anak terutama anak perempuan, dari eksploitasi dan risiko pernikahan di bawah umur, serta menghindari diskriminasi di mana anak perempuan kerap diperbolehkan menikah lebih cepat meski memiliki cita-cita melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi dibanding anak laki-laki.
Kemudian, dari sisi kesehatan reproduksi, batasan usia tersebut akan melindungi organ reproduksi perempuan yang belum berkembang sempurna jika berada di bawah usia 19 tahun, sehingga memperkecil risiko komplikasi kehamilan, persalinan, hingga risiko stunting pada anak. Pernikahan dini yang dapat meningkatkan Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB) pun dapat ditanggulangi.
Pertimbangan lainnya adalah kesiapan mental dan psikologis. Anak berusia di bawah 19 tahun umumnya secara emosional belum stabil memikul tanggung jawab dalam rumah tangga, sehingga rentan memicu konflik kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Diharapkan, rantai kemiskinan struktural dapat diputus melalui dukungan penuh dalam pemenuhan hak anak untuk menyelesaikan pendidikannya, meskipun belum sampai ke jenjang perguruan tinggi. Batas minimal usia perkawinan 19 tahun ini berdampak pula dalam menekan tingginya angka perceraian akibat pernikahan pada usia anak. Meskipun demikian, hukum masih memberikan peluang melalui mekanisme dispensasi kawin yang diajukan ke pengadilan apabila terdapat alasan yang sangat mendesak.
Berkenaan dengan perkara dispensasi nikah, dalam praktiknya di masyarakat hal tersebut masih saja terjadi meski telah ada regulasi yang jelas. Perkawinan anak hakikatnya tidak hanya dipengaruhi oleh faktor hukum, melainkan juga harus memperhatikan faktor-faktor lain seperti pendidikan, kesehatan, sosial, budaya, dan ekonomi.
Pada akhirnya, pemberian dispensasi kawin sebagai dasar pengambilan keputusan merupakan upaya mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak (best interests of the child). Kedudukan ini memiliki arti penting baik dalam hukum nasional maupun internasional, termasuk dalam meninjau faktor budaya dan tradisi, ekonomi, kehamilan sebelum perkawinan, serta rendahnya kesadaran mengenai pentingnya pendidikan.
Dari perspektif hukum Islam, keputusan yang diambil menempatkan kemaslahatan sebagai tujuan utama dalam penetapan hukum, yang sejalan dengan konsep maṣlaḥah mursalah. Penekanan pada kepentingan terbaik bagi anak menghendaki agar setiap keputusan yang menyangkut anak harus mengutamakan perlindungan terhadap hak-hak dan masa depannya, sebagaimana ditetapkan dalam Konvensi Hak Anak (Convention on the Rights of the Child) yang diratifikasi Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 dan dituangkan lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.
Oleh karena itu, Mahkamah Agung melalui Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin dengan tegas mewajibkan hakim untuk menggali berbagai aspek yang berkaitan dengan kondisi anak. Hal ini mencakup kesiapan fisik, mental, pendidikan, kesehatan, dan kondisi sosial ekonomi keluarga sebelum menjatuhkan penetapan.
Perma ini ditetapkan agar hak anak mendapatkan perlindungan, terhindar dari perkawinan anak, serta memperoleh kepastian atas kepentingan terbaik bagi dirinya. Dalam persidangan, orang tua selaku pemohon, anak yang dimohonkan dispensasi, calon suami/istri, serta orang tua calon suami/istri wajib hadir.
Kehadiran para pihak tersebut di persidangan menjadi kewajiban bagi hakim untuk memberikan nasihat mengenai risiko perkawinan usia anak, baik dari sudut pandang psikologi, kesehatan, sosial kemasyarakatan, maupun ekonomi. Keterangan dari semua pihak yang hadir sangat diperlukan; jika ketentuan ini tidak terpenuhi, maka permohonan tersebut dapat batal demi hukum.
Melalui keterangan anak atau pihak lain yang berkompeten, dapat diketahui apakah dalam pernikahan tersebut terdapat unsur paksaan serta sejauh mana kesiapan mental maupun fisik calon pasangan suami istri. Keterlibatan pihak lain juga diperlukan, seperti rekomendasi dari psikolog, institusi penanganan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pusat pelayanan terpadu untuk perempuan dan anak, maupun layanan sosial.
Dalam hukum Islam, apabila dispensasi kawin akan diberikan, hakim tentu mempertimbangkan kemaslahatan yang nyata bagi masyarakat sebagai dasar pertimbangan hukum selama tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan Sunnah. Dengan kata lain, hakim akan menilai apakah pemberian dispensasi kawin membawa manfaat yang lebih besar atau justru sebaliknya: menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi anak.
Dispensasi kawin mungkin diberikan karena ada kemaslahatan tertentu, misalnya memberikan kepastian hukum bagi anak yang akan lahir atau menghindari dampak sosial yang lebih luas. Sebaliknya, dispensasi kawin dapat pula menimbulkan berbagai risiko seperti putus sekolah, ketidaksiapan mental, masalah kesehatan reproduksi, dan tingginya potensi perceraian.
Oleh karena itu, hakim harus melakukan penilaian secara hati-hati sesuai dengan kaidah ushul fiqih: "Menolak kerusakan didahulukan daripada menarik kemaslahatan."
Jika dispensasi kawin berpotensi menimbulkan kerusakan yang lebih besar, tindakan tersebut harus dihindari. Apabila perkawinan anak diperkirakan memberikan dampak negatif yang lebih besar terhadap masa depan anak, penolakan dispensasi kawin menjadi pilihan yang lebih maslahat demi menegakkan tujuan syariat Islam (maqāṣid al-syarī‘ah).
Dalam perkara dispensasi kawin, pendekatan maqāṣid al-syarī‘ah mencakup Ḥifẓ al-nafs (menjaga keselamatan dan kesehatan anak dari risiko perkawinan dan kehamilan pada usia dini), Ḥifẓ al-‘aql (menjaga hak anak untuk memperoleh pendidikan dan mengembangkan kemampuan intelektualnya), Ḥifẓ al-nasl (memastikan keluarga yang dibentuk mampu memberikan pengasuhan yang baik bagi generasi yang akan lahir), dan Ḥifẓ al-māl (memastikan adanya kesiapan ekonomi sehingga keluarga dapat hidup secara layak dan sejahtera).
Melalui pendekatan maqāṣid al-syarī‘ah ini, hakim secara komprehensif dapat melihat perkara dispensasi kawin tidak hanya dari sisi legal formal, tetapi juga dari sisi kemanfaatan dan perlindungan nyata terhadap masa depan anak.**
*Penulis adalah ASN, Mediator Non Hakim dan Tutor Salut UT dari Kabupaten Mempawah.
Editor : Rafael B. Junior