UU Satu Data Indonesia dan Benteng Pelindungan Data

Hanif • Dipublikasikan Kamis, 12 November 2026 | 11:05 WIB
Soependi,S.Si, MA
Soependi,S.Si, MA

Oleh: Soependi*

DI era transformasi digital pemerintahan, data tidak lagi sekadar catatan administratif yang tersimpan pasif di rak arsip (server). Data telah bertransformasi menjadi komoditas strategis nasional sekaligus kompas utama penyusunan kebijakan publik yang berdampak langsung pada hajat hidup masyarakat. Kelahiran Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (SDI) merupakan langkah hukum yang progresif. Melalui Perpres ini, pemerintah menetapkan empat pilar utama tata kelola data nasional: Standar Data, Metadata Baku, Interoperabilitas Data, serta penggunaan Kode Referensi dan Data Induk. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Satu Data Indonesia (SDI) menjadi undang-undang dalam Rapat Paripurna ke-9 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026-2027, pada Selasa, 6 Oktober 2026. Rapat ini digelar di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta (medcom.id).

Konsep interoperabilitas data menjadi penting di tataran operasional, membuka pintu pertukaran data antar-sistem digital pemerintah pusat dan daerah. Ketika data diintegrasikan ke dalam satu arsitektur terhubung tanpa benteng keamanan siber yang berlapis (defense-in-depth), titik kerentanan tunggal (single point of failure) dapat membahayakan privasi puluhan juta warga negara. Menyatukan data untuk efisiensi layanan publik perlu diimbangin aspek keamanan siber.

Kehadiran Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP) mengharuskan setiap Lembaga Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) publik menerapkan prinsip privacy by design dan privacy by default. Pemerintah sebagai pengumpul data skala raksasa wajib memiliki akuntabilitas tinggi. Integrasi data statistik dan data sektoral tidak boleh melanggar hak-hak privasi individu warga negara. Kehadiran lembaga pengawas pelindungan data pribadi yang independen menjadi penting untuk memastikan bahwa pemanfaatan data dalam kerangka SDI tidak disalahgunakan untuk pengawasan massal (mass surveillance) tanpa dasar hukum yang sah.

Sebagai Badan Pusat Statistik (BPS) yang diamanatkan sebagai Pembina Data Statistik dalam Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (SDI), BPS mengemban posisi kunci sekaligus penuh tantangan. Transformasi ini mengubah peran BPS dari sekadar instansi pengumpul data tunggal melalui sensus dan survei menjadi orkestrator dan "wasit" metodologi bagi seluruh kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah. BPS bertanggung jawab penuh menetapkan standar data, pembakuan metadata, serta pedoman teknis agar statistik sektoral di seluruh Indonesia memiliki validitas yang dapat dipertanggungjawabkan. Namun, tugas mulia ini dihadapkan pada tantangan kelembagaan. BPS perlu menyelaraskan ribuan indikator statistik yang beragam dan dibekali kewenangan eksekusi sanksi yang cukup kuat terhadap instansi yang enggan mematuhi standar.

Dari kacamata pembinaan, kendala terbesar BPS terletak pada ketimpangan kapasitas metodologis dan literasi data di tingkat Produsen Data (kementerian/dinas) serta Walidata (Dinas Kominfo). Banyak instansi daerah yang belum memiliki sumber daya manusia bermutu di bidang statistik, sehingga data yang dihasilkan sering kali tidak dilengkapi metadata yang baku atau menggunakan definisi operasional. Kondisi ini menempatkan BPS dalam posisi harus menjaga benteng integritas dan akurasi statistik nasional sesuai standar internasional, tetapi di sisi lain terus didorong meng-akselerasi pemenuhan target integrasi data nasional. Dengan pendampingan teknis yang berkelanjutan dan komitmen tinggi dari pimpinan instansi, fungsi pembinaan BPS dapat optimal menjalankan verifikasi administratif.

Oleh karena itu, penguatan peran BPS sebagai Pembina Data merupakan kunci hidup-matinya keberhasilan Satu Data Indonesia. Pemerintah pusat dapat memberikan legitimasi kewenangan dan dukungan sumber daya yang proporsional bagi BPS untuk melakukan audit kualitas data secara berkala, serta menjadikan kriteria standar BPS sebagai syarat mutlak sebelum suatu data publik dapat dibagipakaikan. Hanya dengan menegakkan independensi dan wewenang BPS sebagai otoritas pembina statistik yang disegani, Indonesia mampu membangun fondasi data nasional yang presisi, sahih, dan dapat diandalkan sebagai kompas pembangunan bangsa di masa depan.

Di tingkat daerah, posisi Walidata (Dinas Kominfo) dan Produsen Data (Dinas Teknis) terbentur oleh ketimpangan anggaran digital serta kelangkaan talenta SDM pengelola data (data engineer, data analyst, dan spesialis keamanan siber). Banyak pemerintah kabupaten/kota yang belum memiliki regulasi turunan maupun standar teknis metadata, sehingga data daerah yang disetorkan ke portal pusat sering kali belum memenuhi baku mutu standar data nasional.

Bagi dunia usaha, kelahiran Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (SDI) pada dasarnya menjanjikan kepastian iklim investasi dan efisiensi operasional yang sangat dibutuhkan. Selama ini, para pelaku usaha kerap terjebak dalam labirin birokrasi akibat tumpang tindih data antar-kementerian dan pemerintah daerah, mulai dari perbedaan angka konsumsi pasar, data perizinan lahan, hingga statistik ekspor-impor. Ketersediaan data pemerintah yang terstandarisasi dan terintegrasi dapat menjadi kompas navigasi bisnis yang akurat dalam memetakan risiko, mengukur potensi pasar, serta mengeksekusi ekspansi bisnis secara presisi.

Namun, dari kacamata pelaku industri, realisasi Kebijakan Satu Data masih berada di persimpangan jalan antara harapan efisiensi dan beban kepatuhan (compliance cost). Di satu sisi, dunia usaha dituntut untuk rutin mengintegrasikan data operasional—seperti data ketenagakerjaan, kewajiban lingkungan, hingga transaksi digital—ke dalam platform pemerintah. Di sisi lain, prinsip keterbukaan data belum berjalan dua arah; sektor swasta kerap diwajibkan menyetor data masif tanpa mendapatkan kemudahan akses balik (data reciprocity) terhadap agregat data publik yang valid. Risiko ini kian diperberat oleh ancaman serangan siber serta kewajiban ketat Pelindungan Data Pribadi (UU PDP) yang menempatkan perusahaan dalam posisi rentan sanksi jika terjadi kebocoran data.

Dunia usaha mengharapkan agar Kebijakan Satu Data Indonesia tidak sekadar menjadi harmonisasi internal birokrasi, melainkan bertransformasi menjadi katalis pertumbuhan ekonomi. Pemerintah perlu membuka akses agregat data publik yang aman dan transparan bagi sektor swasta guna memicu inovasi berbasis data (data-driven innovation), seraya memperkuat infrastruktur siber dan penegakan hukum pelindungan data. Hanya dengan memberikan timbal balik yang adil dan kepastian hukum, Kebijakan Satu Data dapat benar-benar menjadi fondasi utama daya saing industri nasional di era ekonomi digital.

Kebijakan Satu Data Indonesia adalah prasyarat mutlak menuju efisiensi pemerintahan digital (e-government) dan pembuatan kebijakan berbasis bukti (evidence-based policy). Keberhasilan Satu Data Indonesia tidak sekedar  megahnya tampilan portal data nasional, melainkan dari keberanian politik untuk merobohkan ego sektoral, membenahi kualitas data dari hulu, serta membangun arsitektur keamanan siber yang tangguh.

Pemerintah perlu mempercepat pembentukan Otoritas Pelindungan Data Pribadi yang independen guna mengawasi, mengaudit, dan menindak kelalaian tata kelola data di tubuh instansi pemerintah secara objektif. Juga menerapkan mekanisme insentif anggaran (melalui alokasi transfer daerah atau DIPA) bagi kementerian/lembaga/pemda yang patuh terhadap standar SDI, serta sanksi administratif tegas bagi instansi yang sengaja menimbun data (data hoarding). Mewajibkan audit keamanan siber secara berkala oleh BSSN dan auditor independen terhadap seluruh node pertukaran data sebelum data dibagipakaikan antar-instansi. Mengakselerasi program peningkatan kapasitas (upskilling) dan rekrutmen talenta data serta keamanan siber di tingkat pemerintah daerah untuk menjamin akurasi dan validitas data sejak dari tingkat tapak.**

 

*Penulis adalah Statistisi Ahli Madya, Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Jakarta Pusat.

Editor : Rafael B. Junior
Satu Data Indonesia data pribadi keamanan siber bps Transformasi Digital