Pemkab Sambas Miliki 5 Perda Baru

admin2 • Dipublikasikan Rabu, 28 Juli 2021 | 09:02 WIB
HADIR: Bupati Sambas saat hadir dalam rapat dewan terkait lima buah Raperda baru yang selanjutnya akan disampaikan ke Gubernur Kalbar.OZY/PONTIANAKPOST
HADIR: Bupati Sambas saat hadir dalam rapat dewan terkait lima buah Raperda baru yang selanjutnya akan disampaikan ke Gubernur Kalbar.OZY/PONTIANAKPOST
SAMBAS – Pemerintah Kabupaten Sambas memiliki lima Peraturan Daerah baru. Hal ini setelah Anggota DPRD Kabupaten Sambas memberikan persetujuan atas lima buah Raperda menjadi produk hukum daerah dalam sidang paripurna, Rabu (27/7). Ketua DPRD Kabupaten Sambas, H Abu Bakar SPd I mengatakan pada sidang paripurna, DPRD Kabupaten Sambas memberikan persetujuan atas lima buah Raperda yang diusulkan Eksekutif, pada Paripurna DPRD yang dilaksanakan pada Rabu (27/7), yakni Raperda tentang Perubahan kedua atas Peraturan Kabupaten Sambas Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum, Raperda tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal di Kabupaten Sambas. Raperda ketiga tentang Perubahan atas Perda Nomor 4 Tahun 2018 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Sambas pada PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat, keempat Raperda tentang Pencabutan Atas Perda Kabupaten Sambas Nomor 8 Tahun 2015 tentang Sumbangan Pihak Ketiga kepada Pemerintah Daerah dan kelima Raperda tentang Pembangunan Kepemudaan. “Lima Raperda, sudah disetujui untuk menjadi produk hukum daerah,” kata Abu Bakar, ditemui wartawan usai paripurna DPRD Kabupaten Sambas, Rabu (27/7). Diharapkan, setelah menjadi peraturan daerah, akan bermanfaat dan digunakan sebaik-baiknya dalam rangka pembangunan di Kabupaten Sambas.

Sebelum DPRD Kabupaten Sambas memberikan persetujuan secara lisan. 3 Panitia Khusus DPRD Kabupaten Sambas menyampaikan proses pembahasan dari 5 Raperda. Dimana Pansus 1 yang membahas  Raperda tentang Perubahan kedua atas Peraturan Kabupaten Sambas Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum, Raperda tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal di Kabupaten Sambas dan keempat Raperda tentang Pencabutan Atas Perda Kabupaten Sambas Nomor 8 Tahun 2015 tentang Sumbangan Pihak Ketiga kepada Pemerintah Daerah laporan hasil kerjanya disampaikan Winardi, sebagai Ketua Pansus.

Pansus 2, yang membahas Raperda Pembangunan Kepemudaan disampaikan ketua Pansusnya yakni Anwari S Sos MAP, serta Pansus 3 yang membahas Raperda tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal di Kabupaten Sambas. Raperda ketiga tentang Perubahan atas Perda Nomor 4 Tahun 2018 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Sambas pada PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat disampaikan Wakil Ketua Pansus, H Bahidin.

Bupati Sambas, H Satono S Sos I MH saat menyampaikan pendapat akhir, menyatakan disetujuinya Raperda menjadi perda, merupakan proses yang lumayan panjang, dan ini hasil kerja sama antara eksekutif dan legislatif. “Selanjutnya, kami di Pemerintah Kabupaten Sambas akan menyampaikan ke Gubernur Kalbar atas Perda yang sudah mendapatkan persetujuan DPRD Sambas. Setelah mendapatkan penomoran dari Pemprov Kalbar, diharapkan segera diundangkan dan bermanfaat bagi pembangunan di Kabupaten Sambas,” katanya.(fah) Editor : admin2
sambas