SAMBAS – Sudah disahkannya Peraturan Daerah (Perda) tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani Kabupaten Sambas diharapkan benar-benar memberikan perlindungan kepada para petani.
Hal tersebut diungkapkan Ketua Jaringan Pertanian Nasional Komisariat Daerah Kabupaten Sambas, Juliadi.
“Kami berharap, Perda yang sudah disetujui DPRD Kabupaten Sambas, bagian dari upaya untuk mengembangkan sektor pertanian di daerah ini,” kata Juliadi.
Menurutnya, sejumlah permasalahan terkadang muncul dan dikeluhkan petani. Mulai dari permasalahan susahnya mendapatkan pupuk subsidi terutama ketika musim pemupukan, kemudian turunnya harga jual produk pertanian saat musim panen merupakan hal yang disampaikan.
“Diharapkan dalam Perda nanti jika sudah diberlakukan, juga bisa memberikan perlindungan terkait dengan masalah pupuk maupun harga jual hasil pertanian.
Sehingga adanya Perda tersebut benar-benar memberikan manfaat dan mampu mendongkrak majunya petani dan sektor pertanian,” ujarnya.
Begitu juga dengan sudah banyaknya muncul petani muda. Diharapkan dalam Perda tersebut, bisa mengakomodir nasib petani muda kedepannya, mulai dari pembinaan hingga masalah permodalan.
“Kalau sesuai data kami, semenjak 2016, petani muda mulai melakukan langkah baik, menggarap lahan kosong menjadi lahan produktif.
Sebagian besar menanam cabai hingga sayur-sayuran yang itu sudah dipasarkan hingga ke beberapa kabupaten/kota di Kalimantan Barat,” ungkapnya.
Anggota DPRD Kabupaten Sambas, Tjong Tji Hok mengatakan Perda Perlindungan dan Pemberdayaan Petani yang sudah disahkan, merupakan upaya yang dilakukan Pemda dalam membantu petani menghadapi permasalahan kesulitan memperoleh sarana dan prasarana pertanian serta meningkatkan efektivitas pelaksanaan pengawasan dalam perlindungan dan pemberdayaan petani.
“Selain sebagai landasan hukum, Perda Perlindungan dan Pemberdayaan Petani juga sebagai upaya meningkatkan kemampuan petani, melaksanakan usaha tani dan meningkatkan akses petani pada sumberdaya pertanian untuk lebih produktif dan berkelanjutan,” ujarnya.
Perda nantinya, juga menjadi payung hukum dalam membantu petani menghadapi permasalahan kesulitan seperti memperoleh sarana dan prasarana pertanian, kepastian usaha, risiko kegagalan panen, dan permasalahan pertanian lainnya. (fah)
Editor : A'anSumber : Pontianak Post