SAMBAS — Terhitung sejak Rabu (25/9), Marlyna secara resmi dikukuhkan sebagai Penjabat Sementara (PJs) Bupati Sambas. Pengukuhan ini dilakukan untuk mengisi kekosongan jabatan sementara, karena Bupati dan Wakil Bupati periode berjalan sedang menjalani cuti untuk mengikuti Pilkada 2024.
Marlyna, yang merupakan Inspektur Provinsi Kalimantan Barat, dikukuhkan sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3-3811 Tahun 2024 oleh Pj Gubernur Kalimantan Barat, Harrison, di Balai Petitih Kantor Gubernur Provinsi Kalbar pada Selasa (24/9).
Keputusan ini ditetapkan di Jakarta pada 19 September 2024. Hadir dalam pengukuhan tersebut Sekretaris Daerah Kabupaten Sambas, Fery Madagaskar, didampingi Asisten Administrasi Umum Sekda Kabupaten Sambas, Eko Susanto, serta Ketua DPRD Kabupaten Sambas, Abu Bakar.
Ketua KPU Sambas, Irawati, menyatakan bahwa sesuai dengan aturan yang berlaku, kepala daerah yang akan mengikuti kontestasi Pilkada 2024 harus mengambil cuti selama melaksanakan kampanye. Cuti yang dimaksud adalah cuti di luar tanggungan negara.
“Kepala daerah yang mengikuti Pilkada Sambas harus cuti di luar tanggungan negara, jadi selama kampanye tidak diperbolehkan menggunakan fasilitas dan anggaran negara,” kata Irawati.
Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota, dalam Bab VI mengenai kampanye oleh pejabat negara dan pejabat daerah, Pasal 53 (1) menyatakan bahwa gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota, wakil wali kota, serta pejabat negara dan daerah lainnya dapat ikut dalam kampanye dengan mengajukan izin kampanye sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Mereka juga harus memenuhi ketentuan: a. tidak menggunakan fasilitas dalam jabatannya, kecuali fasilitas pengamanan bagi pejabat negara sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan; dan b. menjalani cuti di luar tanggungan negara.
Surat izin kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus disampaikan kepada: a. KPU Provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur; dan b. KPU Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota, paling lambat 3 (tiga) hari sebelum pelaksanaan kampanye.
Penyampaian surat izin kampanye juga harus ditembuskan kepada: a. Bawaslu Provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur; dan b. Bawaslu Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota.
Selanjutnya, dalam Pasal 54, ayat (3) menyatakan bahwa surat cuti kampanye wajib disampaikan kepada: a. KPU Provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur; dan b. KPU Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota, paling lambat pada hari pertama masa kampanye. Penyampaian surat cuti kampanye juga harus ditembuskan kepada: a. Bawaslu Provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur; dan b. Bawaslu Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota. (fah)
Editor : A'an