"Dinas Sosial Sanggau memberi perhitungan sekira Rp125 ribu, tapi dari jumlah itu kan ada Rp97 ribu dari Kartu Indonesia Sehat (KIS), kemudian Rp21 ribu kerjasama dengan Pemprov Kalbar sesuai porsi karena pemprov 30 persen kita 70 persen," ungkap Kukuh.
Menurutnya, pemda sudah siap jika program BPJS bagi warga miskin harus dianggarkan dalam APBD.
"Kalau memang itu menjadi instruksi bahwa BPJS ada penyesuaian tentu menjadi beban di APBD. Kita harus siap jika memang itu jadi kewajiban daerah. Sekarang masih kita perhitungkan, tapi arahnya harus siap yang diperuntukan untuk orang miskin, bukan pribadi," jelasnya.
Dia juga menginformasikan bahwa pemda sudah tidak boleh lagi mengganggarkan Jamkesda.
"Jamkesda itu dihitung atau disetarakan untuk membantu masyarakat yang miskin. Kan kita sudah punya yang telah ditetapkan oleh Kemensos totalnya ada Rp125 ribu lebih, sekarang tidak boleh Jamkesda, justru yang Rp5 milyar kesehatan itu dikonversikan untuk membantu pasien BPJS untuk membantu warga miskin di Sanggau," terang dia.
Apakah jumlah orang miskin di Sanggau dapat dicover dan dikonfersikan dari pasien Jamkesda menjadi pasien BPJS, Kukuh mengaku optimis dapat dilakukan.
"Kalau dari jumlah KIS ditambah kewajiban provinsi dan daerah, ditambah dari Dinas Kesehatan Sanggau, masih tercover, hanya saja dengan tarif penyesuaian yang dilakukan pemerintah dari Rp24 ribu menjadi Rp40 ribu lebih, otomatis dari Rp5 milyar menjadi Rp10 milyar, itu nanti kita bahas lagi," jelasnya. (sgg)
Editor : Ari Aprianz