Tunggakan BPJS Capai Rp3 Miliar

Ari Aprianz • Dipublikasikan Jumat, 3 Januari 2020 | 09:12 WIB
Photo
Photo
‘’Klaim belum dibayarkan, Agustus dan September 2019. Nilainya kurang lebih Rp3 miliar. Sementara, yang telah dibayarkan per Juli 2019 Rp14 miliar. Kekurangan, sedang proses.’’

Yuliana Fitri

SANGGAU - Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) M.Th.Djaman dikabarkan masih memiliki tunggakan BPJS senilai Rp3 miliar. Pihak rumah sakit mengklaim telah melakukan pembayaran terakhir di bulan Juli 2019.

"Tunggakan BPJS sekira tiga miliar rupiah. Kita melakukan pembayaran terakhir itu di Juli 2019," ungkap Direktur RSUD M.Th.Djaman, Edy Suprabowo.

"Kita terakhir dibayar sampai bulan Juli. Artinya ada dua bulan yang kita ajukan klaim tapi belum dibayarkan yaitu sekira tiga miliar rupiah itu," katanya menambahkan dikonfirmasi Kamis (2/1).

Sejauhmana pengaruhnya bagi manajemen RSUD sendiri, Edy mengaku tidak terlalu berdampak langsung karena akan dibayarkan sesuai dengan aturannya. Namun keterlambatan pembayaran akan berdampak pada peserta BPJS itu sendiri, termasuk para perawat dan dokter.

"Terutama untuk membayar obat, makan minum pasien, jasa medis yang juga pasti terhambat kalau terjadi keterlambatan pembayaran," ujarnya.

Sementara itu, Pelaksana harian (Plh) Kepala Bidang Penjaminan Manfaat Rujukan BPJS Kesehatan Cabang Sintang, Yuliana Fitri via selular membenarkan adanya tunggakan tersebut.

"Untuk saat ini klaim pelayanan kesehatan RSUD M.Th.Djaman terdapat dua bulan yang belum dibayarkan yakni Agustus dan September 2019 dengan estimasi nilai kurang lebih tiga milyar rupiah. Sementara sebelumnya yang telah dibayarkan per Juli 2019 sendiri berjumlah tiga belas miliar rupiah. Khusus klaim dua bulan tersebut saat ini sudah diajukan ke kantor pusat yang selanjutnya tinggal menunggu proses pembayaran," ungkapnya.

Pembayaran untuk RSUD M.Th.Djaman terakhir pada bulan Juli 2019, sementara untuk bulan Agustus September sudah diklaim tapi belum dibayarkan karena sedang dalam proses verifikasi dan kelengkapan berkas.

"Jadi kita juga mengacu pada first in-first out. Artinya, rumah sakit yang mengajukan duluan yang akan diproses. Untuk diketahui bahwa untuk Kantor Cabang Sintang sendiri menangungi lima kabupaten dengan sebelas rumah sakit sehingga kami menerapkan sistem first in-first out," terangnya.

Berdasarkan regulasi yang ada, keterlambatan pembayaran akan berkonsekuensi pada denda. Sesuai perjanjian kerjasama, karena terhitung lima belas hari sejak klaim masuk jika tidak dibayarkan maka bisa dikenakan denda dan harus membayar ke pihak rumah sakit sebesar satu persen. (sgg) Editor : Ari Aprianz
sanggau bpjs