Bea Cukai Hibahkan Gula untuk Pemkab

Ari Aprianz • Dipublikasikan Jumat, 5 Juni 2020 | 10:38 WIB
HIBAH: Wakil Bupati Sanggau, Yohanes Ontot didampingi Kepala Bea Cukai Entikong, Ristola Nainggolan usai penyerahan barang milik negara di Kantor Bea Cukai Entikong, Kamis (4/6). SUGENG/PONTIANAKPOST   
HIBAH: Wakil Bupati Sanggau, Yohanes Ontot didampingi Kepala Bea Cukai Entikong, Ristola Nainggolan usai penyerahan barang milik negara di Kantor Bea Cukai Entikong, Kamis (4/6). SUGENG/PONTIANAKPOST  
Hasil Penindakan di PPLB Entikong

SANGGAU - Barang Milik Negara (BMN) berupa gula hasil penindakan Maret 2019 hingga Maret 2020 dihibahkan Bea Cukai Entikong kepada Pemkab Sanggau. Kegiatan berlangsung di Kantor Bea Cukai Entikong, Kabupaten Sanggau, Kamis (4/6). Kepala Bea Cukai Entikong, Ristola Nainggolan menyerahkan langsung kepada Wakil Bupati Sanggau, Yohanes Ontot. Ristola menyampaikan barang tersebut hasil penindakan berupa gula yang merupakan hasil penindakan periode 2019 sampai 2020 dengan nilai barang sekira Rp36.112.000 meliputi gula rafinasi 50 Kilogram sebanyak 65 karung.

"Rp500 ribu per karung dengan nilai total sebesar Rp32.500.000. Gula rumah tangga satu kilogram sebanyak 284 pack (Rp 12 ribu per pack) dengan nilai Rp3.408.000, kemudian gula rumah tangga dua kilogram sebanyak 8 pack (Rp25.500 per pack) dengan nilai Rp204.000," ungkapnya. Barang-barang tersebut merupakan hasil penindakan di Pos Pemeriksaan Lintas Batas Negara Entikong dan di jalan tidak resmi dalam operasi bersama antara Bea Cukai, TNI AD dan Kepolisian.

Adapun tahapan proses dari barang hasil penindakan menjadi barang milik negara dengan  peruntukan hibah adalah barang berupa gula tersebut telah ditetapkan menjadi barang dikuasai negara berdasarkan alasan berasal dari barang penumpang dan awak sarana pengangkut sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 203/PMK.04/2017 dan atau barang yang dibawa oleh

Pelintas Batas sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri keuangan Nomor 188/PMK.04/2010. "Karena ini barang larangan dan pembatasan dan tidak dapat diselesaikan kewajibannya oleh pemilik barang sehingga melanggar ketentuan Pasal 77 ayat (1) jo. Pasal 68 ayat 1 huruf b jo, Pasal 69 huruf c Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabenan," jelasnya.

Selain itu juga, berasal dari pelimpahan instansi lain karena merupakan barang larangan dan pembatasan dari perilaku yang tidak dikenal sehingga melanggar ketentuan Pasal 77 ayat (1) jo. Pasal 68 ayat (1) huruf b jo. Pasal 69 huruf c Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang  Perubahan atas Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan.

"Barang-barang yang ditegah oleh Pejabat pada Seksi Penindakan dan Penyidikan karena merupakan barang yang dilarang atau dibatasi untuk diimpor yang tidak diberitahukan sehingga melanggar ketentuan Pasal 53 ayat (4) jo. Pasal 68 ayat (1) huruf a jo. Pasal 69 huruf c Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan," terangnya.

Selanjutnya, barang dikuasai negara tersebut ditetapkan menjadi BMN berdasarkan Surat Keputusan Kepala KPPBC TMP C Entikong. "BMN tersebut masih dalam kondisi baik dan dipandang dapat memberi manfaat bagi kebutuhan masyarakat di daerah Kabupaten Sanggau," ujarnya. Pada Pasal 12 ayat (3) Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 240/PMK.06/2012 menyatakan bahwa  dalam hal BMN diusulkan untuk dilakukan hibah, harus disertakan pula dokumen persyaratan berupa surat kesediaan dari pemerintah daerah, lembaga sosial, lembaga budaya, lembaga keagamaan atau lembaga kemanusiaan yang akan menerima hibah.

"Dokumen kesediaan itu ditandatangani oleh sekretaris daerah/ketua pengurus lembaga dari pemerintah daerah/lembaga bersangkutan. Selanjutnya dilakukan koordinasi dengan Pemda Kabupaten Sanggau dalam hal ini surat Kepala Kantor KPPBC TMP C Entikong nomor S-34/WBC.14/KPP.MP.02/2020 tanggal 29 April 2020 tentang Penawaran Kesediaan Menerima Bantuan BMN sehingga berkas persyaratan usulan hibah dapat dipenuhi dengan lengkap tertanggal 18 Mei 2020," jelasnya.

Kemudian, Pada 18 Mei 2020, BMN tersebut diusulkan untuk dihibahkan dengan nota dinas Kepala KPPBC TMP C Entikong Nomor ND-215/WBC.14/KPP.MP.02/2020 tanggal 18 Mei 2020 tentang Pengajuan Usulan Peruntukan Barang yang Menjadi Milik Negara kepada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Pontianak. "Pada tanggal 27 Mei 2020 Kepala KPKNL Pontianak A.N. Menteri Keuangan memberi persetujuan hibah BMN tersebut melalui surat nomor S-71/MK.06/WKN.11/KNL.01/2020 tanggal 27 Mei 2020 tentang Persetujuan Hibah Barang yang Menjadi Milik Negara Pada KPPBC Tipe Madya Pabean C Entikong," jelasnya.

Kemudian, Kamis 4 Juni 2020 di KPPBC TMP C Entikong, dilaksanakan proses hibah tersebut kepada Pemda Kabupaten Sanggau yang diwakili oleh Wakil Bupati Sanggau Yohanes Ontot dengan disaksikan oleh instansi-instansi baik vertikal maupun horisontal, tokoh masyarakat serta awak media yang berada di Kecamatan Entikong dan Sekayam.

"Misi pertama KPPBC TMP C Entikong adalah menjaga perbatasan darat dan melindungi masyarakat perbatasan dari penyelundupan dan masuknya barang-barang ilegal. Kegiatan penindakan terhadap barang-barang larangan dan pembatasan berupa gula tersebut merupakan wujud nyata pelaksanaan misi tersebut," tegas dia.

Pemanfaatan barang berupa gula untuk dihibahkan adalah merupakan wujud dari misi ketiga KPPBC TMP C Entikong yakni memfasilitasi perdagangan dan industri untuk mengembangkan ekonomi wilayah perbatasan.  Karena pertimbangan ketersediaan barang tersebut yang sangat kurang di pasar Wilayah Kecamatan Entikong dan Kecamatan Sekayam. (sgg)

  Editor : Ari Aprianz
sanggau bea cukai