SANGGAU - Dinas Perumahan, Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Kabupaten Sanggau telah merancang Peraturan bupati (Perbup) tentang prasarana dan sarana utilitas (PSU).
Demikian disampaikan Sekretaris Dinas, Wahyu Pralihanti, Sabtu (25/11).
"Peraturan daerahnya kita sudah punya yakni Perda Nomor 8 Tahun 2021 tentang penyediaan dan penyerahan prasarana, sarana utilitas umum perumahan dan pemukiman. Perbupnya sedang kita rancang," ujarnya.
Menurutnya, Perbup PSU akan diusulkan untuk pembahasan pada tahun anggaran 2024.
Pengembang perumahan wajib menyediakan prasarana, sarana dan utilitas umum.
Untuk sarana pertamanan dan ruang terbuka hijau minimal 5 persen dari keseluruhan lahan yang disetujui, seperti taman untuk bermain bagi anak.
Penyerahan PSU, lanjut dia, sarana berupa tanah dengan bangunan dan atau tanah tanpa bangunan dalam bentuk aset tanggung jawab pengelolaan dari pengembang perumahan kepada pemerintah daerah.
Jika tidak dihibahkan, komplek perumahan tersebut tidak dapat dibangun pemerintah, baik itu drainase, ruang terbuka hijau dan lainnya.
"Program Bantuan PSU untuk pengembang perumahan selama ini ada melalui dana APBN Kementerian PUPR.
Intinya, semua pengembang wajib menyediakan PSU pada komplek Perumahannya.
Lahan minimal 5 persen dari keseluruhan lahan komplek harus diserahkan kepada Pemda.
Cuma lahan saja boleh, nanti Pemda yang bangun, atau sudah ada tamannya di bangun oleh pengembang Itu harus diserahkan kepada Pemda karena merupakan fasilitas untuk publik," terangnya. (sgg)
Editor : A'anSumber : Pontianak Post