PONTIANAK POST – Aktivitas pertambangan emas tanpa izin (PETI) di Desa Semocol, Kecamatan Batang Tarang, Kabupaten Sanggau, kembali menjadi sorotan. Setelah sempat terhenti menyusul penertiban aparat, aktivitas tambang yang menggunakan alat berat jenis ekskavator itu kini dilaporkan kembali beroperasi.
Kondisi tersebut memunculkan pertanyaan mengenai efektivitas pengawasan dan penegakan hukum terhadap praktik pertambangan ilegal di wilayah tersebut. Terlebih, muncul dugaan adanya keterlibatan pemodal dari luar daerah serta penggunaan bahan bakar minyak (BBM) jenis solar bersubsidi untuk mendukung operasional tambang.
Informasi yang disampaikan seorang warga setempat menyebutkan, aktivitas PETI di Semocol kembali berlangsung cukup masif pada Sabtu (7/11). Warga yang meminta identitasnya tidak dipublikasikan itu juga mempertanyakan sumber pasokan solar yang digunakan untuk mengoperasikan ekskavator dan mesin dompeng.
Baca Juga: Polsek Sekayam Ungkap Dugaan PETI di Sungai Sekayam, Seorang Pria Diamankan
Menurut dia, kondisi tersebut kontras dengan situasi masyarakat yang masih harus menghadapi antrean panjang untuk mendapatkan solar di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU).
“Untuk mendapatkan solar, masyarakat harus mengantre panjang. Namun, aktivitas tambang di Semocol justru diduga tidak kesulitan mendapatkan bahan bakar untuk mengoperasikan alat berat dan mesin dompeng. Ini patut ditelusuri,” ujarnya.
Dugaan tersebut perlu mendapat perhatian serius. Sebab, apabila penggunaan solar bersubsidi untuk kegiatan pertambangan ilegal terbukti, persoalannya bukan hanya menyangkut pelanggaran di sektor pertambangan, tetapi juga dugaan penyalahgunaan distribusi BBM bersubsidi.
Jangan Hanya Pekerja Lapangan
Warga meminta Polres Sanggau dan Polsek Batang Tarang tidak sekadar melakukan penertiban di lokasi. Aparat juga didesak mengusut pihak-pihak yang diduga menjadi pemodal dan pengendali aktivitas pertambangan tersebut.
Penindakan dinilai harus menyentuh aktor utama di balik kegiatan PETI, bukan hanya pekerja maupun operator alat berat yang berada di lapangan.
Dugaan keterlibatan pemodal dari luar Kabupaten Sanggau juga perlu didalami. Begitu pula informasi mengenai hasil pertambangan yang diduga dibawa keluar daerah.
Aparat diharapkan menelusuri kepemilikan alat berat, sumber pendanaan, pola operasional, hingga pihak yang memperoleh keuntungan dari aktivitas pertambangan tersebut.
Tidak kalah penting, dugaan adanya jaringan pemasok solar juga harus diusut. Penelusuran perlu mencakup asal-usul BBM, jalur distribusi, serta pihak yang diduga memasok kebutuhan bahan bakar di lokasi tambang.
Jika ditemukan indikasi pelanggaran, penanganannya perlu dilakukan secara terkoordinasi dengan instansi yang berwenang di bidang distribusi dan pengawasan BBM.
Berpotensi Rusak Lingkungan
Aktivitas PETI bukan hanya persoalan pelanggaran perizinan. Penggunaan alat berat tanpa pengelolaan lingkungan yang memadai juga berpotensi menimbulkan kerusakan lahan, pencemaran air, sedimentasi sungai, hingga terganggunya ekosistem.
Dampaknya dapat dirasakan masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan pertambangan.
Karena itu, penanganan PETI di Semocol tidak cukup dilakukan melalui operasi penertiban sesaat. Pengawasan berkelanjutan diperlukan agar aktivitas serupa tidak kembali berlangsung setelah aparat meninggalkan lokasi.
Hingga berita ini diturunkan, belum diperoleh keterangan resmi dari Polres Sanggau maupun Polsek Batang Tarang mengenai informasi kembali beroperasinya tambang tersebut, termasuk dugaan penggunaan solar bersubsidi dan keterlibatan pemodal dari luar daerah.
Konfirmasi dan klarifikasi dari kepolisian masih diperlukan untuk memastikan kebenaran informasi tersebut.
Publik kini menunggu langkah konkret aparat penegak hukum. Penyelidikan yang transparan dan menyeluruh diharapkan mampu mengungkap siapa yang berada di balik aktivitas PETI Semocol, dari mana sumber pendanaannya, serta apakah terdapat penyimpangan dalam distribusi BBM bersubsidi.
Penegakan hukum tidak boleh berhenti pada pekerja di lapangan. Jika dugaan keterlibatan pemodal dan jaringan pemasok terbukti, seluruh pihak yang bertanggung jawab harus diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.(Agg)
Editor : Rafael B. Junior