Kepala KP2KP Sekadau, Firman Setia Nugraha mengatakan tujuan koordinasi ini untuk memberitahukan kepada bendaharawan instansi daerah mengenai penghapusan NPWP Bendahara.
“Direktur Jenderal Pajak akan menghapus NPWP Bendahara Pengeluaran, NPWP Bendahara Penerimaan dan/atau NPWP Bendahara Desa. Direktur Jenderal Pajak akan menerbitkan NPWP Instansi Pemerintah sebagai gantinya,” lanjut Frman.
Menganggapi pernyataan Firman, Sekretaris BPKAD Yuliana mengatakan bahwa NPWP Instansi Pemerintah memang seharusnya menggunakan nama instansi, bukan menggunakan nama bendahara. Hal ini sesuai dengan asas kemudahan pajak.
Firman mengapresiasi tanggapan BPKAD yang selama ini sudah merespon proses penggantian NPWP Instansi Pemerintah. “Selama ini, BPKAD sudah merespon dengan baik. Bisa diajak koordinasi. Sebuah keuntungan bagi Sekadau karena BPKAD Sekadau sudah responsif,” ujar Firman.
Dalam rangka implementasi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 231/PMK.03/2019 terkait dengan pendaftaran dan kewajiban perpajakan instansi pemerintah, KP2KP Sekadau telah DJP melakukan sosialisasi dengan Pemda.
“Meskipun peraturan ini berlaku 1 April 2020, instansi pemerintah wajib menggunakan NPWP Instansi Pemerintah ini mulai 1 Juli 2020,” jelasnya.(*) Editor : Ari Aprianz