PONTIANAK POST – Distribusi bahan bakar minyak (BBM) ke sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) di Kota Singkawang terpantau normal. Namun, perbedaan harga yang cukup lebar antara SPBU dan pengecer di sejumlah daerah pedalaman Kalimantan Barat menunjukkan persoalan distribusi BBM bersubsidi belum sepenuhnya teratasi.
Pantauan di sejumlah SPBU memperlihatkan kendaraan roda dua, roda tiga, hingga roda empat masih dapat mengisi BBM. Meski demikian, kondisi setiap SPBU berbeda. Ada SPBU yang relatif lengang, sementara di lokasi lain kendaraan roda empat terlihat mengantre, bahkan terparkir di luar area SPBU hingga ke sisi jalan.
Sejumlah SPBU di jalur utama Singkawang beroperasi selama 24 jam, di antaranya SPBU Pasiran, Setapuk, Ratu Sepudak, Sedau, dan GM Situt. Selain melayani kendaraan, beberapa SPBU juga melayani pembelian menggunakan jeriken.
Harga BBM di SPBU masih sesuai ketentuan. Biosolar subsidi dijual Rp6.800 per liter, Dexlite Rp24.200 per liter, dan Pertamina Dex Rp25.750 per liter.
Pelaku usaha, Budi Kopma, mengatakan BBM merupakan kebutuhan mendasar bagi masyarakat, termasuk pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). BBM dibutuhkan untuk kegiatan produksi maupun mendukung operasional dan transportasi.
Menurut dia, secara kasatmata distribusi BBM ke SPBU di Singkawang berjalan normal. Namun, penyaluran kepada masyarakat tetap perlu diawasi agar tepat sasaran dan tidak disalahgunakan.
“Jika sudah ada aturan setiap kendaraan pribadi dijatah sesuai ketentuan, maka turuti saja aturan itu. Namun, jika di luar batas atau tidak wajar, pemerintah, SPBU, dan pihak berwenang harus menganggap serius,” ujarnya.
Budi menilai persoalan utama bukan terletak pada harga BBM di SPBU, melainkan kesenjangan harga di tingkat pengecer. Berdasarkan informasi yang diterimanya dari pelaku usaha di sejumlah daerah, harga BBM eceran, terutama solar, dapat melonjak tajam akibat keterbatasan pasokan dan panjangnya rantai distribusi.
Di Melawi, misalnya, solar eceran dilaporkan mencapai Rp23.000 per liter, jauh di atas harga resmi Rp6.800. Di Kapuas Hulu, harganya berkisar Rp20.000–Rp27.000 per liter, bergantung lokasi dan ongkos angkut.
Sementara di wilayah Bengkayang dan pesisir, harga solar eceran berkisar Rp18.000–Rp20.000 per liter. Di Kubu Raya mencapai Rp19.000 per liter setelah subpenyalur berhenti beroperasi. Adapun di Sintang, harga di kios eceran berkisar Rp17.000–Rp19.000 per liter.
Menurut Budi, kesenjangan harga tersebut dipengaruhi sejumlah faktor. Mulai dari SPBU yang kehabisan stok atau kuota sebelum siang, jarak angkut yang jauh, kondisi jalan yang buruk, hingga penjualan kembali BBM subsidi oleh pengecer dan pengepul. Berhentinya operasional subpenyalur di desa juga memperburuk akses masyarakat terhadap BBM.
Di sisi lain, praktik penimbunan dan penyalahgunaan BBM bersubsidi oleh oknum untuk memperoleh keuntungan pribadi turut memperberat persoalan.
Kasus penyalahgunaan BBM bersubsidi juga terungkap di Singkawang. Satreskrim Polres Singkawang mengungkap dua kasus penyalahgunaan BBM bersubsidi dan elpiji di dua lokasi berbeda.
Kasat Reskrim Polres Singkawang AKP I Putu Arya Wiranata, Jumat (13/11/2026), menyampaikan pengungkapan dilakukan di Jalan Ratu Sepudak, Kelurahan Naram, Kecamatan Singkawang Utara, serta Jalan Alianyang, Kelurahan Pasiran, Kecamatan Singkawang Barat.
Dalam pengungkapan kasus BBM bersubsidi, polisi mengamankan 25 jeriken yang diduga berisi Pertalite.
Budi menilai pengungkapan tersebut harus menjadi perhatian serius karena penyalahgunaan BBM bersubsidi berpotensi terus berulang. Dampaknya bukan hanya merugikan negara, tetapi juga masyarakat yang berhak mendapatkan BBM sesuai ketentuan.
Sebagai salah satu solusi, dia mengusulkan agar distribusi BBM tidak hanya bergantung pada SPBU. Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP), menurut dia, dapat dikembangkan menjadi agen atau subpenyalur resmi Pertamina di wilayah desa.
“Penyaluran BBM subsidi melalui Koperasi Merah Putih bisa menjadi salah satu solusi yang sedang didorong pemerintah. Dengan begitu, solar subsidi tidak lagi dikuasai pengecer yang menjual Rp18.000–Rp23.000 per liter di pedalaman,” katanya.
Melalui skema tersebut, masyarakat desa diharapkan dapat memperoleh BBM dengan harga sesuai ketentuan tanpa harus menempuh perjalanan jauh ke kota atau membeli dari pengecer. Penyaluran langsung dari Pertamina melalui koperasi juga dinilai dapat memangkas rantai distribusi.
Pengawasan dapat dilakukan melalui pembatasan kuota, penggunaan QR Code atau surat rekomendasi, serta pencatatan penyaluran oleh koperasi. Dengan sistem tersebut, distribusi BBM diharapkan lebih terpantau dan risiko penyalahgunaan dapat ditekan.
Budi menambahkan, skema itu juga berpotensi memberikan manfaat ekonomi bagi koperasi melalui margin atau biaya jasa penyaluran. Dengan demikian, keuntungan distribusi tidak hanya dinikmati pengecer yang tidak memiliki kewenangan resmi.
Namun, penerapannya masih membutuhkan penguatan. Di Kalbar, menurut data yang disampaikan Budi, baru sekitar 310 KDMP dari total 2.145 desa dan kelurahan yang terbentuk. Sebagian gerai koperasi juga belum beroperasi secara optimal.
Kendala yang dihadapi antara lain pasokan, modal kerja, serta kesiapan sumber daya manusia. Karena itu, diperlukan dukungan pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota, hingga pemerintah desa agar koperasi memiliki kelembagaan, sistem distribusi, dan pengawasan yang memadai.
Sementara itu, warga Singkawang, Ikhsan, berharap pemerintah dan Pertamina memastikan pasokan BBM di seluruh SPBU tetap aman dan merata. Menurut dia, masyarakat tidak seharusnya kesulitan mendapatkan BBM atau harus mengantre terlalu lama akibat kekhawatiran terhadap isu kelangkaan.
“Jangan sampai masyarakat kesulitan mendapatkan BBM, harus mengantre terlalu lama dan bahkan panjang, serta mengalami kekhawatiran akan kelangkaan karena banyak beredar isu-isu terkait kelangkaan BBM, terutama Pertalite,” katanya. (har)
Dia berharap distribusi BBM berlangsung lancar, transparan, dan tepat sasaran. Ketersediaan BBM sangat penting bagi pekerja, pedagang, sopir, serta pelaku usaha kecil.
Ikhsan juga mengimbau masyarakat tidak mudah terpengaruh informasi yang belum jelas kebenarannya dan tidak melakukan pembelian berlebihan atau penimbunan BBM.
Dia meminta pengawasan di SPBU diperketat, terutama terhadap kendaraan yang diduga mengisi BBM berulang kali. Menurut dia, antrean kendaraan roda dua berkapasitas besar dan mobil tertutup yang berulang kali mengisi Pertalite perlu menjadi perhatian petugas agar penyaluran subsidi tidak disalahgunakan. (har)
Editor : Aristono Edi Kiswantoro