Pengamat Desak Buka Data 14 Perusahaan Penyalur BBM Kalbar ke Publik, Pansus Diminta Libatkan APH

Deny Hamdani • Dipublikasikan Rabu, 18 November 2026 | 16:11 WIB
Ilustrasi BBM.
Ilustrasi BBM.

PONTIANAK POST – Penggiat sekaligus Pemerhati Perminyakan Indonesia, Alfian Adinata, mendesak Panitia Khusus (Pansus) Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) DPRD Kalimantan Barat mengusut secara menyeluruh aktivitas 14 perusahaan swasta penyalur bahan bakar minyak (BBM) untuk kebutuhan industri di Kalbar.

Menurut Alfian, pemeriksaan tidak boleh hanya berfokus pada kewajiban pembayaran Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) kepada pemerintah provinsi. Pansus juga perlu menelusuri kewajiban perpajakan lainnya, asal-usul perolehan BBM, hingga kuota dan volume distribusi masing-masing perusahaan.

Ia menilai keterbukaan informasi mengenai perusahaan yang memperoleh izin dan kuota penyaluran BBM sangat penting untuk memastikan distribusi energi berjalan sesuai ketentuan.

Baca Juga: Harga BBM Eceran Tak Masuk Akal, KDMP Diusulkan Jadi Penyalur di Pedalaman Kalbar

"Rekomendasi Pansus Optimalisasi PAD jangan hanya seputar pencabutan izin. Libatkan juga Polri, Kejati, Kejagung, bahkan KPK RI jika dibutuhkan termasuk kantor pajak. Distribusi BBM ini bukan urusan main-main karena ada hak legal masyarakat atau perusahaan yang diperjualbelikan para pemilik izin," tegas Alfian.

Ia juga meminta Pansus DPRD bersama pemerintah provinsi mengumumkan perusahaan-perusahaan swasta yang memperoleh izin dan kuota distribusi BBM di Kalimantan Barat.

Menurutnya, identitas perusahaan, legalitas perizinan, serta besaran kuota distribusi perlu disampaikan secara terbuka agar masyarakat dapat ikut mengawasi aktivitas penyaluran BBM.

Soroti Kelangkaan dan Mahalnya BBM di Daerah Hulu

Alfian turut menyoroti kondisi masyarakat di sejumlah wilayah hulu Kalimantan Barat yang masih mengalami kesulitan mendapatkan BBM, termasuk bahan bakar bersubsidi melalui stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU).

Baca Juga: Distribusi BBM Singkawang Normal, Tapi Harga Eceran di Pedalaman Melambung

Ia menyebut sejumlah daerah seperti Kapuas Hulu, Melawi, Sintang, Sekadau, dan Sanggau masih menghadapi persoalan distribusi dan tingginya harga BBM di tingkat pengecer.

Berdasarkan informasi pemberitaan media, Alfian menyebut harga Pertalite di sejumlah wilayah pedalaman bahkan mencapai Rp25.000 hingga Rp35.000 per liter. Padahal harga resminya hanya Rp10.000 per liter.

Sementara solar yang harga resminya di SPBU sebesar Rp6.800 per liter, menurut dia, dapat mencapai Rp30.000 hingga Rp40.000 per liter di tingkat pengecer.

Kondisi tersebut dinilai sangat memberatkan masyarakat, terutama karena BBM merupakan komponen penting dalam aktivitas ekonomi dan distribusi kebutuhan pokok.

"Harga minyak yang tinggi di tingkat pengecer akan berakumulasi terhadap kenaikan harga barang dan jasa, terutama kebutuhan pokok masyarakat. Lagi-lagi masyarakat yang merasakan dampaknya," ujarnya.

Alfian menegaskan, persoalan distribusi BBM di Kalimantan Barat harus ditangani secara komprehensif. Pemerintah dan Pansus perlu memastikan kesesuaian antara izin perusahaan, kuota yang diberikan, realisasi penyaluran, serta kewajiban pajak yang harus disetorkan.

Baca Juga: 14 Perusahaan BBM Industri Dibidik Pansus PAD Kalbar, Terbukti Nakal Pajak Izin Terancam Dicabut

Ia berharap langkah pengawasan tersebut tidak berhenti pada pemeriksaan administrasi maupun rekomendasi pencabutan izin, tetapi juga dapat menelusuri apabila ditemukan indikasi pelanggaran hukum.

Menurutnya, keterbukaan informasi perusahaan penyalur BBM merupakan bagian dari pengawasan publik sekaligus upaya melindungi hak masyarakat untuk mendapatkan energi dengan harga dan distribusi sesuai ketentuan.

"Nama-nama perusahaan swasta yang terlibat dalam distribusi perminyakan di Kalbar sangat wajib diumumkan dan diketahui publik sebagai bentuk transparansi," pungkasnya. (den)

Editor : Miftahul Khair
harga BBM eceran Pansus PAD bbm industri penyalur bbm DPRD Kalbar